Oleh: TS
Kabar mengenai dugaan perselingkuhan yang menyeret dua anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial S dan E menjadi perhatian publik. Persoalannya bukan semata menyangkut hubungan pribadi, melainkan karena keduanya merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat politik dari masyarakat.
Namun, satu hal perlu ditegaskan sejak awal: kehidupan pribadi seseorang tidak boleh diadili hanya berdasarkan rumor atau kabar yang belum terverifikasi.
Meski demikian, ketika persoalan pribadi mulai menjadi konsumsi publik dan menyangkut figur yang memegang jabatan politik, muncul pertanyaan yang lebih besar:
Apakah kekuasaan, popularitas, dan lingkungan politik dapat membuat seseorang lebih mudah tergoda untuk melampaui batas-batas moral?
Jawabannya tentu tidak sederhana.
Kekuasaan Bukan Penyebab Perselingkuhan, tetapi Bisa Memperbesar Peluang
Kekuasaan bukan penyebab seseorang melakukan perselingkuhan. Namun, status, akses sosial yang luas, perhatian dari banyak orang, serta posisi yang membuat seseorang terbiasa memperoleh penghargaan dapat meningkatkan rasa percaya diri.
Dalam kondisi tertentu, hal itu dapat berkembang menjadi perasaan bahwa dirinya memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan orang lain.
Di sinilah persoalannya.
Kekuasaan seharusnya memperbesar tanggung jawab, bukan memperbesar kesempatan untuk memuaskan keinginan pribadi.
Seorang anggota DPRD bukan hanya individu dengan kehidupan privat. Ia juga representasi masyarakat yang memilih dan memberinya amanah.
Politik Penuh Adrenalin, Jangan Jadikan Kehidupan Pribadi sebagai Arena Permainan
Dunia politik memang penuh tekanan.
Rapat, kunjungan kerja, kegiatan partai, pertemuan dengan konstituen, perjalanan dinas, dinamika kepentingan, kritik masyarakat, hingga tuntutan untuk terus tampil di ruang publik menjadi bagian dari keseharian politisi.
Lingkungan seperti itu bisa membuat seseorang mencari pelarian dari tekanan.
Masalahnya, pelarian yang keliru dapat berkembang menjadi hubungan yang keliru pula.
Hubungan terlarang bahkan bisa menghadirkan sensasi tertentu: rahasia, perhatian, tantangan, dan adrenalin.
Padahal, politik sendiri sudah cukup banyak menghadirkan drama.
Jangan sampai rumah tangga ikut dijadikan panggung politik.
Yang Lebih Berbahaya: Ketika Nurani Mulai Mencari Pembenaran
Perselingkuhan, dalam banyak kasus, tidak selalu dimulai dengan niat untuk menghancurkan rumah tangga.
Sering kali ia bermula dari kalimat sederhana:
«“Kami hanya berteman.”»
Kemudian berkembang menjadi:
«“Kami sering berdiskusi karena pekerjaan.”»
Lalu:
«“Tidak ada yang salah, kami hanya saling memahami.”»
Dari sinilah batas antara hubungan profesional, pertemanan, dan hubungan pribadi dapat perlahan menjadi kabur.
Dalam psikologi sosial dikenal konsep moral disengagement, yakni mekanisme ketika seseorang mencari pembenaran agar tetap merasa dirinya benar meskipun perilakunya bertentangan dengan nilai yang diyakininya.
Jika mekanisme semacam ini terjadi, jabatan dan kekuasaan justru dapat menjadi persoalan.
Sebab semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kemampuan untuk membangun pembenaran atas tindakannya.
Akses yang Luas Harus Diimbangi Pengendalian Diri
Politisi memiliki jaringan pergaulan yang luas.
Bertemu banyak orang, bepergian, menghadiri berbagai kegiatan, bekerja hingga malam, serta berinteraksi secara intens dengan banyak pihak merupakan bagian dari kehidupan politik.
Namun, kesempatan bukan alasan untuk melakukan pelanggaran moral.
Justru semakin besar kesempatan, semakin kuat pula kebutuhan untuk menjaga batas.
Seorang pejabat publik harus mampu berkata kepada dirinya sendiri:
«“Saya bisa melakukan ini, tetapi saya tidak akan melakukannya.”»
Itulah pengendalian diri.
Rakyat Tidak Menuntut Pemimpinnya Sempurna
Tidak ada manusia yang sempurna.
Politisi juga manusia. Mereka memiliki emosi, kelemahan, persoalan keluarga, serta godaan seperti manusia lainnya.
Namun, ada perbedaan ketika seseorang memilih menjadi pejabat publik.
Masyarakat berhak berharap bahwa orang yang menerima amanah politik memiliki integritas, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri.
Sebab rakyat memilih wakilnya bukan sekadar untuk duduk di kursi DPRD.
Mereka memilih seseorang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, ketika muncul kontroversi mengenai kehidupan pribadi anggota DPRD, pertanyaan yang semestinya muncul bukan sekadar:
“Siapa dengan siapa?”
Melainkan:
“Bagaimana kualitas integritas orang yang kita beri amanah?”
Jangan Sampai Jabatan Menjadi Mesin Pencari Validasi
Ada orang yang masuk ke dunia politik karena membutuhkan pengakuan.
Popularitas, pujian, jabatan, penghormatan, dan perhatian publik dapat menjadi sumber validasi.
Namun, ketika validasi dari publik belum dirasa cukup, seseorang bisa saja mencari pengakuan dari lingkungan lain.
Di sinilah ego harus dikendalikan.
Kursi kekuasaan tidak boleh berubah menjadi kursi untuk memenuhi seluruh keinginan pribadi.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pula tuntutan untuk menjaga dirinya.
DPRD Bukan Tempat Mencari Sensasi, tetapi Memperjuangkan Aspirasi
Masyarakat Bandar Lampung memiliki persoalan yang jauh lebih mendesak.
Harga kebutuhan hidup, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kemacetan, pembangunan, pelayanan publik, kemiskinan, hingga berbagai persoalan sosial membutuhkan perhatian serius para wakil rakyat.
Karena itu, akan sangat disayangkan apabila energi publik justru habis untuk membicarakan drama kehidupan pribadi anggota DPRD.
Rakyat berharap wakilnya menjadi bahan pembicaraan karena berhasil memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan karena berhasil menjadi bahan pembicaraan.
Pelajaran Terpenting: Kekuasaan Harus Disertai Pengendalian Diri
Apabila dugaan tersebut benar, persoalannya tidak semestinya berhenti pada gosip atau sensasi media sosial.
Harus ada refleksi.
Bagi pihak yang bersangkutan, ini menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga batas, keluarga, kehormatan, serta amanah jabatan.
Bagi lembaga DPRD, persoalan semacam ini menjadi pengingat bahwa integritas anggota merupakan bagian penting dari kepercayaan publik.
Sementara bagi masyarakat, peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa memilih wakil rakyat tidak cukup hanya dengan melihat kemampuan berbicara, popularitas, atau elektabilitas.
Karakter, integritas, dan rekam jejak juga harus menjadi pertimbangan.
Sebab pada akhirnya:
«“Kekuasaan tidak serta-merta membuat seseorang menjadi baik atau buruk. Kekuasaan justru menguji seberapa kuat seseorang mampu mengendalikan dirinya ketika memiliki kesempatan.”»
Dan ada satu hal yang tak kalah penting:
Jangan sampai wakil rakyat sibuk mencari validasi untuk dirinya sendiri, sementara rakyat yang memilihnya justru sibuk mencari solusi untuk kehidupannya. (*)
