Ketua DPC PDIP Tulang Bawang Ajak Generasi Muda Tidak Melupakan Sejarah, Tegaskan Demokrasi Politik Harus Sejalan dengan Keadilan Ekonomi
TULANG BAWANG – Peringatan 30 tahun Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) menjadi momentum refleksi bagi jajaran PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang, Utoyo, menegaskan bahwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan simbol perjuangan demokrasi yang harus terus diingat oleh generasi penerus.
Menurut Utoyo, peristiwa 27 Juli 1996 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan PDI Perjuangan. Karena itu, pesan Presiden pertama RI Soekarno, “Jasmerah, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah,” harus terus menjadi pegangan agar bangsa tidak mengulang kesalahan masa lalu.
“Peristiwa Kudatuli bukan sekadar sejarah yang pasif, tetapi monumen perlawanan rakyat terhadap penindasan. Semangat perjuangan itu harus terus diwariskan kepada generasi muda agar tragedi serupa tidak pernah terulang lagi di Indonesia,” ujar Utoyo, Sabtu (25/7).
Ia menilai tindakan represif yang terjadi pada masa Orde Baru harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa agar penyalahgunaan kekuasaan tidak kembali terjadi.
“Kita memperingati Kudatuli agar generasi berikutnya mengetahui bahwa pernah terjadi kebrutalan negara terhadap rakyatnya. Jangan sampai peristiwa serupa kembali terulang pada masa mendatang,” tegasnya.
Utoyo juga mengajak Generasi Z untuk mempelajari sejarah perjuangan demokrasi yang telah membuka ruang kebebasan berpendapat seperti yang dinikmati saat ini. Menurutnya, kebebasan tersebut lahir dari pengorbanan para pejuang demokrasi yang mempertaruhkan jiwa dan raga.
“Hari ini kita bisa menyampaikan pendapat secara terbuka karena ada pejuang-pejuang demokrasi yang berani melawan ketidakadilan. Tanpa perjuangan mereka, Indonesia tidak akan menikmati demokrasi seperti sekarang,” katanya.
Lebih jauh, Utoyo menegaskan bahwa perjuangan demokrasi tidak boleh berhenti pada kebebasan politik semata. Demokrasi, menurutnya, harus mampu menghadirkan keadilan ekonomi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
“Mulut kita boleh mengatakan apa yang ada dalam pikiran kita, tetapi perut rakyat juga harus kenyang. Demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi agar cita-cita keadilan sosial benar-benar terwujud,” pungkasnya. (*)
