Bentuk Tim Mitigasi, Siapkan Ambulans di Kalianda–Rajabasa dan Bagikan Masker ke Masyarakat
LAMPUNG SELATAN — PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan bergerak cepat merespons meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Tak hanya melakukan konsolidasi internal, partai berlambang banteng moncong putih itu membentuk Tim Koordinasi Mitigasi GAK, menyiagakan kantor DPC selama dua pekan, menyediakan layanan ambulans, hingga membagikan masker kepada masyarakat.
Langkah cepat tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya antisipasi sekaligus memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah ancaman abu vulkanik dan potensi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan bersama para kader menggelar rapat cepat tanggap mitigasi, Minggu (6/9/2026). Dari rapat tersebut diputuskan pembentukan tim khusus yang bertugas mengoordinasikan informasi dan langkah mitigasi di wilayah terdampak.
Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan Lesty Putri Utami menunjuk Rohmat Hidayat sebagai Ketua Tim Koordinasi Mitigasi GAK.
“Tim ini punya peran penting sebagai sumber informasi. Beberapa anggota juga ada di dalamnya,” jelas Lesty usai memimpin rapat, Minggu (6/9/2026).
Lesty mengatakan, kantor DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan akan disiagakan selama dua pekan. Selain menjadi pusat koordinasi, DPC juga menyiapkan layanan ambulans siaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan darurat.
Layanan ambulans tersebut diprioritaskan untuk masyarakat di dua wilayah utama yang berada dekat dengan kawasan Gunung Anak Krakatau, yakni Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa.
“Khusus ambulans untuk melayani masyarakat di dua daerah utama, yakni Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa,” ujar Lesty, yang juga Anggota Komisi IV DPRD Lampung.
Menurutnya, informasi mengenai perkembangan situasi dan potensi kondisi terburuk akan terus diperbarui melalui grup WhatsApp. Pola komunikasi tersebut diharapkan mempercepat penyampaian informasi sekaligus respons apabila terjadi kondisi mendesak.
“Dengan adanya penugasan ini, kader-kader partai kita minta tetap siaga menghadapi potensi buruk yang terjadi ke depannya,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.
Tak berhenti pada pembentukan tim mitigasi, DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan pada hari yang sama juga turun langsung ke tengah masyarakat dengan membagikan masker.
Pembagian masker dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, terutama bagi masyarakat yang tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari.
Lesty mengatakan aksi tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas ke berbagai wilayah di Lampung Selatan selama masa siaga dua pekan.
“Ini bentuk respons kami terhadap kondisi masyarakat yang juga harus tetap beraktivitas di tengah erupsi Anak Krakatau. Aksi ini akan terus dilakukan secara merata selama dua pekan di seluruh Lampung Selatan,” kata Lesty saat membagikan masker di sekitar kantor DPC.
Lesty menegaskan gerakan cepat jajaran PDI Perjuangan Lampung Selatan merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Menurut Lesty, partai harus hadir ketika masyarakat menghadapi situasi yang membutuhkan perhatian dan gotong royong bersama.
“Kita ingin memastikan PDI Perjuangan hadir dan bergotong royong bersama masyarakat. Kami bergerak cepat karena kesehatan rakyat adalah prioritas utama,” ujar Lesty.
Ia menyebut pesan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Megawati yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Juli lalu.
Dengan pembentukan Tim Koordinasi Mitigasi GAK, posko kantor DPC, layanan ambulans, sistem pemantauan informasi dan pembagian masker, PDI Perjuangan Lampung Selatan memastikan seluruh kader berada dalam posisi siaga dan siap bergerak menghadapi perkembangan aktivitas Anak Krakatau selama dua pekan ke depan.
Bagi PDI Perjuangan Lamsel, mitigasi bukan sekadar menunggu bencana terjadi, tetapi memastikan masyarakat mendapat informasi, perlindungan dan bantuan sejak dini. (*).
