Bandarlampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan hilirisasi komoditas unggulan serta pembangunan berbasis desa. Penegasan itu disampaikan saat menerima jajaran Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung tengah fokus membangun ekosistem ekonomi desa melalui program strategis Desaku Maju. Program ini dirancang untuk menahan capital flight sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas utama daerah.
“Lampung adalah provinsi kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi. Kalau tiga komoditas ini kita selesaikan tata kelolanya, Lampung bisa take off,” ujarnya.
Menurut Mirza, selama ini sebagian besar komoditas Lampung masih keluar dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah justru dinikmati daerah lain. Ia mencontohkan produksi jagung Lampung yang mencapai 1,7 juta ton per tahun, namun belum didukung sistem pengeringan (dryer) yang memadai di tingkat desa.
Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung merancang pembangunan dryer secara masif di 500 desa sentra produksi. Langkah ini diharapkan meningkatkan daya tawar petani sekaligus membuka jalan hilirisasi hingga pengolahan pakan ternak, produksi ayam, hingga distribusi pangan berbasis desa.
“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.
Selain pembangunan dryer, Pemprov Lampung juga menyiapkan program pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa untuk meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi fokus, mengingat dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif dan berkembang.
Gubernur Mirza turut menyoroti persoalan mendasar pembangunan Lampung, yakni tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak per tahun serta keterbatasan kapasitas pendidikan vokasi.
“Ekonomi tidak akan tumbuh kalau SDM kita tertinggal. Karena itu, kami butuh dukungan akademisi dan alumni untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta pendampingan tata kelola BUMDes,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan unsur hukum dalam membangun Lampung. Untuk itu, Gubernur meminta segera dibentuk tim kerja bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan Kagama guna menindaklanjuti kerja sama konkret, termasuk peluang riset, program KKN tematik, hingga penguatan ekosistem ekonomi desa.
“Semangat di Lampung ini banyak sekali. Tugas kami adalah mengumpulkan dan mengoordinasikan semangat itu agar bergerak dalam satu arah yang sama memajukan Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Kagama Lampung, Qudrotul Ikhwan, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ruang kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan.
“Kami melihat banyak program pemerintah yang sangat baik, tetapi di lapangan sering terkendala pada aspek pendampingan dan perubahan mindset. Di sinilah Kagama ingin hadir, memastikan program itu tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman Kagama dalam mendampingi desa binaan, di mana program dryer yang secara teknis telah tersedia belum optimal karena petani terbiasa hanya menanam dan menjual hasil panen tanpa masuk ke tahapan industrialisasi dan pengelolaan pascapanen.
“Kami masuk untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Petani perlu diyakinkan bahwa pengeringan itu meningkatkan daya tawar. Ini soal perubahan pola pikir, bukan sekadar alat,” jelasnya.
Selain pendampingan pertanian, Kagama Lampung juga aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan, seperti bakti sosial saat bencana, penanaman mangrove di wilayah pesisir, gerakan biopori, pengelolaan sampah, hingga edukasi kebudayaan melalui kegiatan Nitilaku.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, Kagama menerapkan skema gotong royong berbasis iuran anggota untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, termasuk pembelian jagung untuk diolah menjadi pakan ternak skala komunitas.
“Kami ingin membangun semangat pengabdian. Alumni yang punya keahlian di bidang peternakan, pertanian, manajemen, atau pendidikan bisa langsung turun mendampingi. Orientasinya bukan honor, tetapi kontribusi,” tegas Qudrotul.
Dalam aspek pendidikan, Kagama Lampung juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada siswa di daerah agar memiliki akses dan keberanian melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk melalui jalur afirmasi.
Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi strategis antara Pemprov Lampung dan Kagama Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis komoditas unggulan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (*)
