Sinergi Kemenkeu–Pemprov Diperkuat
BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperkuat sinergi lintas sektor bersama jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna mengoptimalkan potensi strategis daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Kolaborasi tersebut difokuskan pada penguatan hilirisasi industri, energi baru terbarukan, pariwisata, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mirza menegaskan Lampung memiliki kekuatan besar pada sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi fondasi utama ekonomi daerah. Dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, dan kakao.
“Lampung ini sangat kaya. Padi kita nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional. Bahkan nanas kita menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia,” ujar Mirza.
Namun demikian, ia menilai besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya memberi dampak maksimal bagi daerah karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan kawasan industri dan hilirisasi berbasis sektor pertanian dan perkebunan.
“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” tegasnya.
Selain hilirisasi industri, Mirza juga menyoroti pengembangan energi baru terbarukan dan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Sejumlah proyek strategis tengah disiapkan, mulai dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, hingga pengembangan bioetanol berbasis singkong dan jagung.
Di sektor pariwisata, Pemprov Lampung juga tengah menyiapkan kawasan wisata terintegrasi untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan dan memperbesar perputaran ekonomi daerah.
Menurut Mirza, percepatan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, sinergi bersama instansi vertikal Kementerian Keuangan dinilai menjadi kunci dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset idle, pengawasan pajak, hingga sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami butuh partner yang bisa membantu bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto menegaskan pihaknya siap mendukung pembangunan daerah melalui berbagai instrumen pembiayaan negara, seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Senada, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo mengatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan perpajakan di sektor strategis, termasuk penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti peredaran BBM ilegal.
“Kami ingin memastikan dunia usaha bisa tumbuh secara sehat dan adil, termasuk dalam kepatuhan perpajakan,” ujarnya.
Adapun Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah agar mampu memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Sedangkan Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto menyebut Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Selain memperkuat pengawasan rokok ilegal dan penyelundupan narkotika, Bea Cukai juga mendorong pengembangan UMKM dan peningkatan ekspor daerah.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha Lampung agar semakin siap menembus pasar ekspor,” katanya. (*).
