Bandarlampung — Upaya mendorong optimalisasi penerimaan negara dan daerah terus diperkuat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung mempererat sinergi melalui penguatan pertukaran data perpajakan.
Langkah strategis tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Bandar Lampung, Selasa (31/3).
Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menggali potensi pajak secara lebih optimal. Sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH), percepatan pertukaran data perpajakan, hingga penanganan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Selain itu, kedua pihak juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya juru sita pajak daerah, melalui pelatihan dan penguatan kapasitas. Pengembangan skema insentif berbasis karbon sebagai instrumen fiskal berkelanjutan turut menjadi bahasan penting, seiring dorongan menuju tata kelola keuangan yang lebih modern dan ramah lingkungan.
“Kunci optimalisasi penerimaan terletak pada sinergi yang kuat, terutama melalui pertukaran data dan peningkatan kualitas administrasi perpajakan. Kami siap mendukung penuh, termasuk penguatan kapasitas SDM dan sistem,” tegas Sigit.
Senada, Marindo Kurniawan menyambut positif kolaborasi tersebut sebagai langkah konkret memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menilai dukungan DJP, khususnya dalam aspek data dan asistensi teknis, sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak.
“Kami menyambut baik sinergi ini. Dukungan DJP sangat penting dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujar Marindo.
Melalui penguatan kerja sama ini, diharapkan terbangun sistem perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antara DJP dan Pemprov Lampung pun diyakini menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan penerimaan serta memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel. (*).
