BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung untuk memperketat pengawasan keamanan pangan, obat, dan produk yang beredar di masyarakat. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan dukungan pangan yang aman serta membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja BBPOM di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2026). Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam mendukung Asta Cita, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.
Mirza menegaskan, pengawasan obat dan makanan merupakan bagian strategis pembangunan daerah. Keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat berpengaruh langsung terhadap kesehatan, tumbuh kembang anak, serta kualitas sumber daya manusia Lampung.
“Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian penting dari pembangunan kualitas SDM. Kita ingin masyarakat Lampung sehat, anak-anak tumbuh dengan baik, dan mendapatkan pangan yang aman. Karena itu, sinergi dengan BBPOM harus terus diperkuat,” ujar Mirza.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, BBPOM, satuan pendidikan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
### MBG AMAN, KESEHATAN ANAK JADI PRIORITAS
Salah satu perhatian utama Gubernur Mirza adalah penguatan pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah, termasuk dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta BBPOM bersama pemerintah daerah meningkatkan pendampingan dan pengawasan agar pangan yang dikonsumsi peserta didik memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.
“Kita harus melakukan pengawasan bersama-sama, terutama di lingkungan sekolah. Anak-anak kita harus mendapatkan pangan yang aman dan bergizi,” tegasnya.
Pengawasan tersebut menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi sekaligus melindungi peserta didik dari risiko pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Sinergi lintas sektor diharapkan memperkuat upaya pencegahan serta meningkatkan kesadaran seluruh pihak terhadap pentingnya keamanan pangan.
### UMKM DIDORONG PENUHI STANDAR DAN PERLUAS PASAR
Selain perlindungan konsumen, Mirza menempatkan penguatan UMKM sebagai agenda penting kerja sama dengan BBPOM. Pelaku usaha didorong memperoleh pendampingan agar mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan persyaratan perizinan produk.
Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kualitas produk lokal, memperkuat kepercayaan konsumen, serta membuka peluang bagi UMKM Lampung untuk menembus pasar yang lebih luas.
Menurut Mirza, pemenuhan standar produk bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun usaha yang profesional, berkelanjutan, dan kompetitif.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong BBPOM bersinergi dalam penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah pemasaran sekaligus mitra bisnis bagi UMKM, sehingga produk lokal memiliki akses distribusi yang lebih baik.
Kolaborasi tersebut diharapkan membangun ekosistem usaha yang saling mendukung, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan ketentuan perizinan, hingga perluasan jaringan pemasaran.
### LAYANAN BBPOM DIINTEGRASIKAN KE LAMPUNG-IN
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Gubernur Mirza turut mendorong integrasi layanan BBPOM, terutama informasi dan pengaduan, ke dalam aplikasi Lampung-In.
Integrasi ini diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan keluhan, serta mengakses layanan secara cepat dan terpadu.
Digitalisasi pelayanan juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan akses informasi yang lebih mudah, masyarakat diharapkan semakin aktif berpartisipasi dalam pengawasan obat dan makanan.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perlindungan konsumen semakin optimal, pelaksanaan MBG mendapat dukungan pengawasan pangan yang kuat, serta UMKM memperoleh pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
Kolaborasi pemerintah daerah dan BBPOM pun diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat Lampung yang lebih sehat, pelaku usaha yang semakin kompetitif, dan pelayanan publik yang kian mudah dijangkau. (*).
