BATAM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas daerah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kekompakan antarpimpinan daerah dinilai menjadi kunci penyelesaian persoalan pemerintahan, keamanan, hukum, hingga pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026). Gubernur Lampung diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung, M. Firsada.
Tito menegaskan, setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan berbeda yang harus disatukan melalui komunikasi serta koordinasi berkelanjutan. Sinergi tidak boleh hanya dibangun ketika persoalan muncul, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” tegas Tito.
### LAMPUNG DI ATAS PERTUMBUHAN NASIONAL
Dalam arahannya, Tito menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen. Capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi pemerintah daerah bersama seluruh unsur Forkopimda.
Ia menyebut Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi di Sumatera yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional. Daerah lain diminta memperkuat koordinasi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif.
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Dukungan unsur Forkopimda diperlukan agar berbagai kebijakan pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
### HARGA PANGAN JADI PERHATIAN
Selain pertumbuhan ekonomi, Mendagri mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menekan daya beli masyarakat dan berpotensi memicu gangguan keamanan serta stabilitas politik.
Karena itu, Forkopimda diminta terlibat aktif mendukung pengendalian inflasi melalui langkah konkret sesuai karakteristik dan persoalan masing-masing daerah.
Tito juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki tantangan berbeda sehingga penyelesaiannya membutuhkan identifikasi masalah secara spesifik dan keputusan bersama, bukan langkah parsial yang berjalan sendiri-sendiri.
Keikutsertaan Pemprov Lampung dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor, menjaga kondusivitas daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rapat turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, para gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera, jajaran Forkopimda, serta pejabat terkait lainnya.
**Sinergi Forkopimda diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya daerah yang aman, stabil, dan produktif, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.**
*Sumber: Pemprov Lampung*
