BANDAR LAMPUNG – Inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 1,16 persen menjadi sinyal kuat bahwa pengendalian harga di daerah berjalan efektif di tengah fluktuasi nasional. Capaian ini bahkan berada di bawah rata-rata nasional dan menunjukkan solidnya koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada sektor pangan dan energi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila), Jurusan Ekonomi Pembangunan, Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E., menilai rendahnya inflasi tersebut merupakan bukti konkret keberhasilan pengendalian supply dan demand dalam jangka pendek.
“Inflasi 1,16 persen ini menunjukkan sinergi antar lembaga sangat positif. Ini adalah best evidence bahwa kontrol terhadap sisi permintaan dan penawaran berjalan efektif, khususnya pada komoditas strategis seperti pangan dan energi,” ujarnya, Jumat (3/4).
Ia menjelaskan, selain keseimbangan supply-demand, faktor penting lainnya adalah keselarasan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Menurutnya, komunikasi yang baik kepada publik, termasuk informasi terkait energi dan dampak geopolitik global seperti konflik di Timur Tengah, turut menjaga pola konsumsi masyarakat tetap stabil.
Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), lanjutnya, menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan dan distribusi komoditas. “TPID merupakan pusat kolaborasi yang sangat penting dalam mengontrol ketersediaan pangan dan energi,” tambahnya.
Dalam jangka pendek, inflasi rendah dinilai mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, kondisi inflasi yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan kelesuan di sektor usaha jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
“Inflasi rendah memang indikator stabilitas harga dan daya beli. Tetapi jika berlangsung lama tanpa diiringi peningkatan aktivitas ekonomi, bisa berdampak pada perlambatan dunia usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa stabilitas harga belum tentu langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, kesejahteraan bersifat multidimensional dan tidak hanya diukur dari indikator moneter, tetapi juga akses terhadap layanan dasar.
Dari sisi ketahanan pangan, Lampung dinilai memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, pengendalian supply-demand tetap harus dijaga, termasuk mitigasi risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi.
“Lampung punya ketahanan pangan yang baik, selama kontrol distribusi dan mitigasi iklim dilakukan optimal,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keseimbangan pasar. Struktur ekonomi Lampung yang mulai bergeser dari sektor pertanian ke manufaktur dan jasa dinilai akan tetap kuat jika rantai pasok terjaga dan tidak terganggu.
Ke depan, peningkatan produktivitas melalui teknologi dan percepatan hilirisasi sektor pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus menjaga stabilitas inflasi.
“Pengembangan pertanian modern dan teknologi produksi sangat penting untuk mendukung hilirisasi. Ini akan memperkuat value added dan menjaga keberlanjutan pasokan,” ujarnya.
Menghadapi risiko global seperti perubahan iklim dan dinamika geopolitik, ia menegaskan perlunya peran maksimal pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Model pengendalian inflasi Lampung ini pun dinilai dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang memiliki karakteristik geospasial, sosial budaya, dan struktur ekonomi yang serupa.
“Bisa diterapkan di daerah lain dengan kondisi yang mirip, selama didukung kebijakan kolaboratif dan data yang akurat,” pungkasnya. (*).
