BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan desa melalui Program Desaku Maju. Langkah ini diarahkan agar anggaran daerah benar-benar menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Program Desaku Maju yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (14/8/2026). Rakor dihadiri para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Marindo menegaskan, pembangunan jalan desa menjadi salah satu fokus program yang akan disinergikan dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) maupun Karya Bakti TNI.
“Program ini kita dorong melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI, terutama untuk mempercepat pembangunan jalan desa,” ujar Marindo.
Menurutnya, kerja sama lintas pemerintahan dan TNI merupakan tindak lanjut komitmen bersama dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang membutuhkan peningkatan konektivitas.
## DBH HARUS TERLIHAT HASILNYA
Pemprov Lampung mendorong pemerintah kabupaten/kota mendukung pelaksanaan program melalui pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil (DBH). Penggunaan anggaran tersebut diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan hasil pembangunan di lapangan.
Marindo menekankan bahwa masyarakat perlu merasakan manfaat konkret dari dana yang disalurkan pemerintah daerah, salah satunya melalui kondisi jalan desa yang semakin baik.
“Yang ingin kita hadirkan adalah rasa di masyarakat bahwa DBH yang disalurkan benar-benar menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata, khususnya untuk jalan desa,” jelasnya.
Karena itu, mekanisme pelaksanaan program akan diperkuat agar alokasi anggaran, proses pengerjaan, dan hasil pembangunan dapat berjalan selaras serta sesuai kebutuhan masyarakat.
## ANGGARAN DISESUAIKAN KEBUTUHAN DAERAH
Dalam rakor tersebut, para peserta juga membahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan Program Desaku Maju di seluruh kabupaten/kota. Pengaturan teknis, mulai dari penganggaran hingga bentuk kolaborasi dengan TNI, akan diperjelas melalui penyusunan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
Marindo menegaskan, besaran anggaran dan jumlah ruas jalan yang ditangani tidak harus sama di setiap daerah. Penentuan prioritas perlu mempertimbangkan kondisi infrastruktur, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik wilayah masing-masing.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.
Pemprov Lampung juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan mekanisme pengalokasian serta pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. Hasil pembahasan bersama BPKP akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan MoU.
## JALAN DESA, PENGGERAK EKONOMI RAKYAT
Penguatan infrastruktur jalan desa dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, memudahkan distribusi hasil pertanian, membuka akses pelayanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
Melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan TNI, Program Desaku Maju diharapkan mampu mempercepat pembangunan yang tepat sasaran sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.
Pemprov Lampung menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari hasil pekerjaan yang dapat dinikmati masyarakat.
Dengan mekanisme yang terkoordinasi dan pengawasan yang memadai, pembangunan jalan desa diharapkan menjadi salah satu pengungkit konektivitas, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (*).
