PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November lalu membuka babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern. Untuk pertama kalinya pascareformasi, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus diuji secara nyata.
Di tengah tenggat 60 hari menuju sidang paripurna MPR yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026, mata publik kini tertuju sepenuhnya ke Istana: siapa dua nama yang akan disodorkan Presiden Prabowo Subianto?
Secara prosedural, rambu-rambu hukumnya terang benderang. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengamanatkan Presiden mengajukan dua kandidat paling lambat 14 hari sebelum pemilihan di MPR. Tidak ada sekat konstitusional yang menghalangi unsur pimpinan parlemen untuk maju, selama syarat administratif terpenuhi dan siap melepas jabatannya di legislatif jika terpilih.
Namun, di balik kejelasan teks undang-undang, ruang tafsir politik mulai menghangat. Muncul tarik-menarik pandangan mengenai sejauh mana hak prerogatif Presiden terikat oleh kesepakatan partai koalisi.
Di satu sisi, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan perlunya pembicaraan dengan partai pengusung sebagaimana semangat UU MD3. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa UUD 1945 tidak membatasi asal partai calon, sehingga kewenangan mutlak berada di tangan Presiden.
Perdebatan hukum ini berjalan beriringan dengan manuver politik di lapangan. Sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra telah menyuarakan dukungan bagi Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Pada saat bersamaan, nama-nama tokoh lintas partai seperti Ketua DPR Puan Maharani juga ikut mewarnai bursa wacana publik.
Situasi ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada persimpangan strategis. Memilih pendamping bukan sekadar mengisi kekosongan struktural atau mengakomodasi desakan internal partai. Wakil Presiden pengganti harus mampu menjadi jangkar stabilitas pemerintahan, menjembatani komunikasi politik antara eksekutif dan parlemen, serta menjaga kepercayaan publik di sisa masa bakti.
MPR sendiri memegang tanggung jawab moral untuk memastikan proses verifikasi dan pemilihan berjalan transparan dan bermartabat. Mengutamakan musyawarah mufakat, atau pemungutan suara yang bersih jika diperlukan, akan menjadi bukti kedewasaan demokrasi kita. Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang duduk di kursi Wakil Presiden, tetapi juga bagaimana para elite bangsa menjaga marwah konstitusi di tengah dinamika kekuasaan. (*).












