Atlet dan Orang Tua Keluhkan Penghargaan — Pemkot Diminta Perjelas Komitmen Pembinaan
BANDAR LAMPUNG — Kejuaraan Pencak Silat Piala Wali Kota Bandar Lampung yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 menuai sorotan. Potensi dana pendaftaran yang diperkirakan menembus Rp150 juta berbanding dengan total hadiah uang Rp8 juta yang dijelaskan panitia. Transparansi penggunaan dana dan skema penghargaan atlet pun menjadi perhatian.
Dengan jumlah peserta lebih dari 600 orang dan biaya pendaftaran Rp250 ribu per peserta, potensi penerimaan kotor dari pendaftaran diperkirakan melampaui Rp150 juta. Namun, sejumlah atlet dan orang tua mengaku kecewa karena para juara disebut hanya menerima medali dan sertifikat.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar panitia membuka rincian penerimaan dan penggunaan dana, sekaligus menjelaskan dasar penetapan hadiah serta bentuk pembinaan yang diperoleh atlet setelah kejuaraan berakhir.
### PANITIA: SESUAI JUKNIS
Saat dikonfirmasi, perwakilan panitia, Sandi, menegaskan pemberian medali dan sertifikat kepada para juara telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) kejuaraan. Ia juga menyatakan bonus dari Wali Kota Bandar Lampung tidak termasuk dalam skema penghargaan yang diterapkan.
“Medali dan sertifikat yang diterima para juara itu sudah sesuai dengan juknis kejuaraan. Terkait bonus wali kota, itu tidak ada, Bang,” kata Sandi melalui WhatsApp, Minggu (25/10/2026).
Sandi menjelaskan, hadiah uang diberikan berdasarkan kategori tertentu. Juara umum pertama memperoleh Rp3 juta, juara umum kedua Rp2 juta, dan juara umum ketiga Rp1 juta. Sementara itu, empat pesilat terbaik masing-masing menerima Rp500 ribu.
Dengan skema tersebut, total hadiah uang yang dijelaskan panitia mencapai Rp8 juta.
### SELISIH ANGKA JADI PERHATIAN
Besarnya potensi penerimaan pendaftaran dibandingkan total hadiah memunculkan pertanyaan mengenai struktur anggaran penyelenggaraan. Namun, potensi penerimaan kotor tidak dapat langsung dianggap sebagai keuntungan panitia, apalagi dijadikan bukti adanya penyimpangan.
Masih diperlukan data mengenai jumlah peserta yang benar-benar membayar, kemungkinan peserta dengan tarif berbeda atau pembebasan biaya, serta pengeluaran untuk operasional, perlengkapan pertandingan, sewa tempat, perangkat pertandingan, dan kebutuhan teknis lainnya.
Karena itu, panitia perlu menyampaikan laporan penggunaan dana secara terbuka agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai pengelolaan kejuaraan.
Transparansi tersebut juga penting untuk menjawab apakah anggaran penyelenggaraan telah direncanakan secara proporsional, termasuk dukungan bagi atlet yang berkompetisi.
### PEMKOT DIMINTA PERJELAS KOMITMEN
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga perlu memberikan penjelasan mengenai kaitan komitmen Wali Kota Eva Dwiana terkait bonus dan beasiswa atlet dengan kejuaraan ini. Pernyataan panitia bahwa bonus wali kota tidak termasuk dalam skema penghargaan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan peserta dan masyarakat.
Penggunaan nama Piala Wali Kota turut menuntut kejelasan informasi mengenai penyelenggaraan, sumber pembiayaan, mekanisme penghargaan, dan tujuan pembinaan atlet.
Kejuaraan pencak silat semestinya tidak berhenti pada kompetisi dan penyerahan medali. Ajang tersebut juga diharapkan menjadi ruang pembinaan, peningkatan prestasi, dan pemberian penghargaan yang sepadan dengan upaya atlet.
Kini, publik menunggu penjelasan konkret dari panitia dan pemerintah daerah: berapa dana pendaftaran yang benar-benar terkumpul, ke mana dana tersebut digunakan, serta bagaimana keberlanjutan pembinaan pesilat setelah kompetisi selesai.
Transparansi bukan sekadar menjawab kritik, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggaraan. Atlet berhak memperoleh informasi yang jelas, sementara panitia perlu memastikan setiap penggunaan dana dapat dijelaskan secara terbuka dan akuntabel. (*).
