CALON REKTOR MINTA INVESTIGASI INDEPENDEN, LINDUNGI MAHASISWA, DAN JAMIN KEBERLANJUTAN STUDI KORBAN
BANDAR LAMPUNG – Dugaan pelecehan seksual yang menyeret oknum dosen Universitas Lampung (Unila) berinisial RF menuai sorotan serius. Calon Rektor Unila periode 2027–2031, Dr. Budiyono, S.H., M.H., angkat bicara dan mendesak agar kasus tersebut diusut secara menyeluruh, independen, serta berkeadilan.
Budiyono menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengakuan seorang mahasiswa pascasarjana Unila yang mengungkap dugaan tindakan tidak pantas oleh oknum dosen melalui media sosial. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah individual semata, tetapi juga menjadi ujian bagi integritas kelembagaan dan sistem perlindungan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
Dalam pengakuan yang beredar, mahasiswa tersebut mengaku mengalami tindakan fisik yang tidak diinginkan ketika menemui dosen yang disebut menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) untuk meminta tanda tangan berkas akademik pada 5 Mei 2026.
Mahasiswa itu mengaku pipi dan telinganya dielus, kemudian dipeluk hingga dicium keningnya. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan studinya karena masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan akademik di kampus.
Menanggapi persoalan tersebut, Budiyono menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang pendidikan yang menjamin keamanan, kehormatan, dan martabat seluruh warga akademik.
“Menyikapi berkembangnya pemberitaan mengenai dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Universitas Lampung, saya menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendorong penanganan perkara secara serius, objektif, dan berkeadilan,” kata Budiyono, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, hubungan antara dosen dan mahasiswa harus dilandasi profesionalitas, etika akademik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ada penyalahgunaan posisi maupun kewenangan yang merugikan mahasiswa.
Budiyono menggarisbawahi lima langkah penting yang harus menjadi perhatian pimpinan universitas dalam menangani dugaan kasus tersebut.
Pertama, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan independen. Setiap laporan wajib ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan maupun pengaruh jabatan. Namun, proses tersebut tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah.
Kedua, perlindungan terhadap mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan harus menjadi prioritas. Universitas wajib menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta keberlanjutan pendidikan. Tidak boleh ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, ataupun hambatan akademik terhadap pelapor.
Ketiga, pimpinan universitas harus memastikan kepastian dan akuntabilitas penanganan perkara. Setiap tahapan pemeriksaan harus berjalan sesuai ketentuan, disertai penyampaian perkembangan secara proporsional tanpa mengorbankan kerahasiaan korban maupun hak pihak terlapor.
Keempat, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus harus diperkuat. Keberadaan satuan tugas tidak boleh sebatas memenuhi kewajiban administratif, melainkan harus didukung independensi, mekanisme kerja efektif, dan komitmen kelembagaan.
Kelima, integritas dan perlindungan seluruh warga kampus harus menjadi fondasi kepemimpinan universitas. Menurut Budiyono, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari prestasi akademik, pemeringkatan, maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.
Sebagai calon Rektor Unila periode 2027–2031, Budiyono menegaskan komitmennya terhadap tata kelola universitas yang transparan, berintegritas, responsif terhadap pengaduan, serta memberikan perlindungan setara bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
Ia juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk menghormati proses pemeriksaan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan maupun mengganggu objektivitas penanganan perkara.
“Nama baik universitas tidak ditentukan oleh kemampuan menutupi persoalan, melainkan oleh keberanian institusi dalam menegakkan kebenaran, memberikan keadilan, dan melakukan pembenahan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Budiyono berharap persoalan tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Unila untuk memperkuat sistem perlindungan mahasiswa dan membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
**Baginya, menjaga nama baik kampus bukan dengan menutup-nutupi persoalan, melainkan dengan keberanian mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, dan memastikan kampus benar-benar menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika.**
