PADANG — Banjir berulang di sejumlah wilayah Kota Padang menjadi perhatian serius Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera. Sedimentasi, berkurangnya kapasitas sungai hingga belum optimalnya sistem pengendalian banjir dinilai menjadi faktor yang meningkatkan risiko luapan sungai.
Dalam Monev yang dilaksanakan Selasa (11/8/2026), Satgas PRR menemukan sejumlah titik yang kembali terdampak meski sebelumnya telah mendapatkan penanganan pascabencana.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak cukup hanya memulihkan kerusakan. Mitigasi dan pengendalian risiko harus diperkuat agar bencana serupa tidak terus berulang.
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di Sungai Guo. Jebolnya tanggul kembali menyebabkan genangan yang berdampak terhadap sekitar 30 hektare lahan sawah.
Selain kerusakan tanggul, sedimentasi serta material batu yang menumpuk turut mengurangi kapasitas aliran sungai. Kondisi ini membuat penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial hanya di titik kerusakan, tetapi harus mencakup sistem sungai dari hulu hingga hilir.
Sedimentasi Jadi Ancaman
Persoalan serupa ditemukan di sejumlah kawasan sungai lainnya, seperti Batang Maransi, Batang Belimbing dan Batang Kuranji.
Sedimentasi yang terus menumpuk serta keterbatasan kapasitas saluran dinilai berpotensi meningkatkan risiko luapan, terutama ketika hujan turun dengan intensitas dan durasi tinggi.
Satgas PRR juga mencatat masih terdapat sejumlah kendala dalam rencana penanganan. Di antaranya persoalan pembebasan lahan, keterbatasan dukungan anggaran serta kebutuhan kepastian kebijakan terkait pelaksanaan pengerukan sedimentasi.
Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Jangan Hanya Pulihkan Kerusakan
Satgas PRR mendorong pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS melakukan penanganan sistem sungai secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar penanganan tidak berhenti pada perbaikan tanggul atau titik yang rusak, tetapi juga menyasar akar persoalan yang memengaruhi kapasitas sungai dan risiko banjir.
Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat, terutama dalam perencanaan pengerukan sedimentasi, penanganan tanggul, pembebasan lahan hingga dukungan anggaran.
Pesan utama dari Monev Satgas PRR jelas: rehabilitasi pascabencana tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.
Lebih dari itu, setiap pembangunan kembali harus mampu memperkuat ketahanan wilayah dan mengurangi risiko agar kerusakan yang sama tidak terus berulang. (*).
