BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memaparkan strategi komprehensif penurunan pengangguran dalam rapat penilaian kinerja kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menekan tingkat pengangguran, sekaligus ajang apresiasi atas capaian yang telah diraih.
Dalam paparannya, Marindo mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dengan komposisi usia produktif mencapai 69,24 persen dari total penduduk. Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural.
“Tantangan kita antara lain IPM yang belum optimal, upah minimum yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas terbatas,” ujarnya.
Data tahun 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung berada di angka 4,21 persen. Pengangguran masih didominasi lulusan SMA dan SMK, yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Selain itu, sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan dengan porsi mencapai 64,72 persen, sehingga diperlukan upaya serius untuk mendorong penciptaan lapangan kerja formal.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung mengusung strategi terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perluasan kesempatan kerja.
“Upaya ini kami lakukan melalui pelatihan vokasi bersertifikat, penguatan kewirausahaan, hingga pemberian stimulus dan insentif untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru,” jelas Marindo.
Pemerintah juga memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi digital SiGajah, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Selain itu, sinergi dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dimanfaatkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
Sebagai inovasi daerah, Pemprov Lampung mengembangkan program “Desaku Maju” yang berfokus pada pembangunan berbasis desa guna meningkatkan produktivitas ekonomi lokal sekaligus membuka peluang kerja baru.
Marindo menegaskan bahwa keberhasilan menekan pengangguran membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan strategi yang terarah dan kolaboratif, Pemprov Lampung optimistis penurunan pengangguran dapat terus dipacu, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (*).
