Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat langkah penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandarlampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Kota Bandarlampung dan instansi terkait di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai respons cepat atas banjir besar yang melanda puluhan titik di Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan dengan intensitas ekstrem menyebabkan genangan tinggi di permukiman dan ruas jalan, bahkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang cukup besar bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota Provinsi Lampung tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas wilayah.
“Masalah banjir di Bandarlampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air ini berasal dari wilayah hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara pemerintah provinsi, Pemkot Bandarlampung, serta kabupaten tetangga seperti Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran menjadi kunci utama,” ujar Marindo.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Dapil Lampung Mukhlis Basri, yang memberikan catatan terkait penataan infrastruktur drainase di kawasan perkotaan.
Menurut Mukhlis, aliran pembuangan air perlu dikaji ulang agar lebih efektif. “Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota bisa berkurang,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah penanganan darurat, mulai dari perbaikan talud, pengerukan sungai hingga pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.
“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak. Namun kami juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung agar rencana teknis seperti peninggian tanggul bisa segera direalisasikan,” ujar Eva.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Roy Panagom Pardede, memaparkan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang, di antaranya normalisasi kapasitas sungai serta peninggian tanggul pada sejumlah titik kritis yang dinilai tidak lagi memadai.
Secara teknis, rapat tersebut menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain penyusunan masterplan banjir terintegrasi dari hulu hingga hilir, pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu untuk menahan debit air, normalisasi sungai serta penguatan tanggul, hingga penataan ruang untuk mengatasi penyempitan sungai akibat bangunan di bantaran sungai.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penambahan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air serta peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah.
“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” tegas Marindo.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), serta perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Kota Bandarlampung dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga risiko bencana banjir di masa mendatang dapat diminimalisir demi keselamatan masyarakat. (*)
