87 Gerai Rampung 100 Persen tapi Tak Kunjung Beroperasi, BUMDes Ikut Dipertanyakan
Bandarlampung – Pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Mukhlis Basri, mengungkapkan kondisi sejumlah gerai KDMP yang telah selesai dibangun, tetapi hingga kini belum juga beroperasi.
Ironisnya, sejumlah bangunan bahkan dilaporkan mulai mengalami kerusakan sebelum sempat dimanfaatkan. Ada yang terdampak puting beliung hingga bagian atapnya roboh.
Sorotan tersebut disampaikan Mukhlis saat mempertanyakan perkembangan pelaksanaan KDMP dalam forum bersama pemerintah. Ia mengungkapkan, dari total 135 desa di kabupaten yang menjadi wilayah perhatiannya, sebanyak 87 desa telah menyelesaikan pembangunan KDMP hingga 100 persen.
Namun, penyelesaian pembangunan fisik itu belum diikuti dengan realisasi kegiatan usaha koperasi.
“Di kabupaten saya ada 135 desa. Itu ada 87 desa sudah 100 persen KDMP-nya. Sampai saat ini satu pun belum ada yang realisasi untuk koperasinya jalan. Bahkan verifikasi pun sudah, tetapi sampai saat ini belum ada yang dibuka usahanya,” tegas Mukhlis, Rabu (18/11/2026).
Mantan Bupati Lampung Barat dua periode tersebut menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, pembangunan infrastruktur tanpa diikuti kesiapan operasional dan aktivitas ekonomi berpotensi membuat bangunan tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal program.
Ia juga mengungkapkan adanya bangunan KDMP yang mulai mengalami kerusakan meski belum difungsikan. Bahkan, beberapa di antaranya dilaporkan terdampak angin puting beliung hingga atap bangunan roboh.
“Bahkan sudah ada yang kena puting beliung, Pak. Sudah ada yang atapnya roboh. Ini mohon artinya menjadi perhatian,” ujarnya.
Tak hanya persoalan pembangunan dan operasional KDMP, Mukhlis juga mempertanyakan dampak program tersebut terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan berbasis data mengenai kondisi BUMDes setelah program KDMP berjalan. Jangan sampai kehadiran program baru justru tidak diiringi penguatan kelembagaan ekonomi desa yang sebelumnya sudah dibangun.
“Termasuk juga berdampak enggak sampai saat ini dengan adanya KDMP ini terhadap BUMDes? Apakah berkembang? Atau justru saat ini mati suri semua? Saya mohon ini kalau bisa saya dapatkan datanya,” katanya.
Mukhlis bahkan mengaku berdasarkan pengamatannya di daerah pemilihan, kondisi BUMDes di banyak desa justru belum menunjukkan aktivitas usaha yang berkelanjutan.
“Jujur saja kalau saya melihat di dapil saya, justru BUMDes-nya hampir semuanya tinggal merek-mereknya saja, Pak. Mati suri semua. Mungkin tinggal stempelnya saja,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan KDMP, mulai dari penyelesaian pembangunan, kesiapan operasional, mekanisme pengelolaan hingga dampaknya terhadap ekosistem ekonomi desa.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar KDMP tidak sekadar menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi benar-benar mampu menghadirkan kegiatan ekonomi produktif, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan keberadaan KDMP tidak mematikan inisiatif ekonomi desa yang telah lebih dahulu tumbuh melalui BUMDes maupun koperasi masyarakat.
Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan setiap bangunan yang telah menghabiskan anggaran negara dapat segera difungsikan secara optimal, memiliki pengelola yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program ekonomi desa harus diukur dari aktivitas usaha dan manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari jumlah bangunan yang berhasil diselesaikan. (*).












