Anggota Komisi V DPR RI Ingatkan Bahaya Hoaks dan Kejahatan Digital, Tegaskan Mahasiswa Harus Tetap Kritis, Netral, dan Menjaga Idealisme
Bandarlampung – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Mukhlis Basri, mengingatkan mahasiswa agar tidak sekadar menjadi pengguna teknologi digital, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan peluang meraih kesuksesan.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Mukhlis menegaskan pentingnya kecakapan digital, terutama dalam menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Menurutnya, kemudahan mengakses informasi melalui telepon pintar harus diimbangi dengan sikap kritis dan tanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan Mukhlis saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Lampung (Polinela) di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung (Unila), Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa Polinela itu turut dibuka oleh perwakilan Gubernur Lampung, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung, Achmad Saefullah.
“Kalau kita masih ragu terhadap suatu informasi, jangan langsung dibagikan atau dipercaya 100 persen. Kita harus bertanya dan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jangan sampai justru kita yang ikut menebarkan hoaks dan akhirnya menjadi korban,” tegas Mukhlis.
Ia mengingatkan, media sosial tidak boleh hanya digunakan untuk aktivitas yang tidak produktif. Sebaliknya, mahasiswa harus mampu menjadikan kemajuan teknologi sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan dan memperluas wawasan.
Menurutnya, saat ini hampir seluruh kebutuhan informasi dapat diakses melalui telepon pintar. Namun, teknologi yang sama juga dapat menjadi ancaman apabila digunakan secara tidak bijak.
“HP sekarang sudah menjadi kebutuhan. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, hampir semua orang memegang HP. Karena itu, pergunakan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal positif. Jangan sampai kita justru menjadi korban penyalahgunaan teknologi, termasuk penipuan online dan berbagai kejahatan digital,” ujarnya.
Mukhlis juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan dan kebijakan publik. Ia meminta generasi muda tidak takut menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan, mulai dari pertanian, infrastruktur, teknologi hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat.
“Mahasiswa harus mengambil peran, jangan diam saja. Siapa lagi yang akan peduli terhadap persoalan rakyat kalau bukan kita semua? Mahasiswa harus berani mengkritisi, baik persoalan pertanian, teknologi, infrastruktur maupun kebijakan pembangunan,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar sikap kritis tersebut tetap dibangun di atas idealisme, independensi, dan semangat menjaga persatuan. Mahasiswa diharapkan tidak terjebak dalam kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
“Kritislah, tetapi tetap jaga idealisme. Saya berharap mahasiswa berada dalam posisi netral, tidak berpihak kepada kelompok atau golongan tertentu. Kritik yang disampaikan harus benar-benar untuk kemajuan Provinsi Lampung dan Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mukhlis turut menyinggung implementasi Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia mengajak mahasiswa menjaga fondasi kebangsaan yang telah dibangun para pendiri bangsa. Menurutnya, keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya merupakan kekuatan yang harus dirawat melalui persatuan dan kesatuan.
Lebih jauh, Mukhlis menekankan bahwa nilai keadilan sosial dalam Pancasila harus diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya yang berpihak kepada masyarakat luas.
Ia menyoroti kesenjangan penguasaan lahan yang dinilai masih menjadi persoalan, terutama bagi petani di perdesaan yang selama bertahun-tahun hanya menjadi penggarap tanpa memiliki tanah sendiri.
“Bagaimana kita bicara keadilan sosial kalau masih ada petani di desa yang hanya menjadi penggarap, sementara penguasaan lahan terkonsentrasi pada sejumlah pengusaha besar? Ini harus menjadi perhatian dan diperbaiki ke depan,” ungkapnya.
Mukhlis juga menyoroti persoalan akurasi data penerima bantuan sosial. Ia menyampaikan keprihatinan atas keluhan masyarakat yang kehilangan akses bantuan, termasuk jaminan kesehatan, setelah terjadi perubahan pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil.
Ia berharap persoalan pendataan tersebut menjadi perhatian pemerintah agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan, sekarang justru kehilangan haknya karena persoalan data. Ini harus diperhatikan. Mahasiswa juga jangan diam melihat persoalan seperti ini. Harus ada yang berani menyuarakan kepentingan rakyat,” katanya.
Terkait kondisi kebangsaan, Mukhlis menyampaikan harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu melakukan berbagai perbaikan, memperkuat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, kemajuan teknologi, pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan penguatan persatuan harus berjalan beriringan.
Menutup pemaparannya, Mukhlis kembali mengingatkan mahasiswa agar tidak kehilangan idealisme di tengah perubahan zaman. Menurutnya, keberanian menyampaikan kritik harus disertai tanggung jawab, sikap objektif, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa.
“Jangan takut untuk bersuara. Negara ini milik kita bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencintai dan membangun bangsa. Tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita terpecah belah. Persatuan harus tetap kita jaga,” pungkasnya. (*).












