Wendy Melfa: Pengisian Kursi Wapres Harus Utamakan Meritokrasi, Kapasitas, Integritas, dan Kaderisasi Partai
Bandarlampung – Dinamika politik nasional pascaberhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka ruang diskusi mengenai sosok pengganti yang dinilai tepat mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu nama yang mendapat sorotan dalam perspektif kaderisasi politik adalah Sufmi “Dasco” Ahmad.
Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) sekaligus Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem), Dr. Wendy Melfa, menilai momentum pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata menjadi persoalan pergantian figur, tetapi juga kesempatan memperkuat fungsi partai politik dalam menyiapkan pemimpin bangsa.
Dalam pemikirannya bertajuk “Dasco, Blue Print Calon Wapres Ideal Partai Politik”, Wendy menempatkan Dasco sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo.
Menurutnya, Dasco memiliki pengalaman politik, kapasitas komunikasi, serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan dalam dinamika pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
Dasco diketahui merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Pengalamannya dalam lembaga legislatif dan lingkungan politik pemerintahan menjadi salah satu modal yang dinilai relevan untuk menjalankan peran Wakil Presiden.
“Keberadaan Dasco untuk mengisi jabatan Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo, selain sudah tidak memerlukan penyesuaian psikologis politik, program, dan kinerja karena selama rezim pemerintahan ini antara dirinya dengan Presiden Prabowo sudah satu tim dan selalu mendampinginya, juga merupakan refleksi mengedepankan sekaligus memberdayakan fungsi partai politik sebagai instrumen rekrutmen politik pemimpin bangsa,” ungkap Wendy, Rabu (17/11/2026).
Wendy menjelaskan, dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, proses pengisian jabatan tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadirkan figur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan menjalankan roda pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, Wendy menekankan pentingnya partai politik tidak hanya menjadi kendaraan politik untuk meraih kekuasaan, tetapi juga institusi yang bertanggung jawab melahirkan calon pemimpin melalui proses kaderisasi yang terukur dan berkesinambungan.
Menurutnya, partai politik idealnya mempersiapkan kader secara berjenjang, memberikan ruang pengembangan kapasitas, serta menguji kemampuan kepemimpinan melalui dinamika internal maupun eksternal partai.
“Blue print ideal fungsi partai politik dalam hal rekrutmen politik merupakan pengejawantahan fungsi partai untuk mempersiapkan dan mencetak kader pimpinan secara berjenjang dan berkesinambungan, hingga menghadirkan calon pemimpin yang berbasiskan merit sistem yang terukur, kapasitas yang teruji, berintegritas, serta memiliki loyalitas pada ideologi partai dan ideologi bangsa,” tegasnya.
Lebih jauh, Wendy memandang penempatan kader partai politik yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan strategis negara merupakan bentuk nyata pemberdayaan institusi politik dalam pembangunan demokrasi.
Partai politik, kata dia, memiliki posisi penting sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan negara. Aspirasi, kepentingan, dan nilai-nilai masyarakat harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik, regulasi, serta keputusan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Karena itu, penguatan kelembagaan partai politik harus dilakukan melalui sistem rekrutmen yang transparan, kaderisasi berjenjang, serta penempatan kader berdasarkan kapasitas dan rekam jejak.
Wendy mengingatkan, lemahnya kaderisasi berpotensi melahirkan kader instan dan pragmatis yang hanya mengandalkan popularitas maupun kekuatan modal untuk memperoleh jabatan publik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
“Penguatan institusional partai politik melalui rekrutmen dan penempatan kader berbasis merit serta kaderisasi berjenjang dengan sendirinya akan mengikis hadirnya kader instan dan pragmatis yang mengincar jabatan publik hanya melalui pendekatan popularitas dan atau kekuatan modal,” paparnya.
Ia berharap momentum pergantian Wakil Presiden dapat menjadi titik balik untuk memperkuat peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.
Bagi Wendy, sosok pemimpin ideal bukan hanya mereka yang memiliki popularitas, tetapi juga mempunyai kapasitas kepemimpinan, integritas, loyalitas terhadap bangsa, serta pengalaman yang teruji.
Gagasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa partai politik harus mampu menghadirkan kader terbaiknya untuk mengisi ruang-ruang kepemimpinan nasional.
“Menempatkan kader Partai Politik yang mumpuni untuk hadir sebagai pemimpin bangsa merupakan bentuk nyata pemberdayaan partai politik. Saatnya bangsa ini membenahi dan memberdayakan arti penting partai politik, bukan saja melalui kebijakan dan regulasi, tetapi juga dalam praktik nyata,” pungkas Wendy.
Ia menutup pemikirannya dengan seruan, “Bravo Dasco, Bravo Partai Politik.” (*)












