LAMPUNG PACU DIGITALISASI KEUANGAN, SIAP BIDIK JUARA TP2DD 2026

Marindo Kurniawan: ETPD Harus Transparan, Efisien, dan Berdampak Nyata

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung tancap gas mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) penyusunan Road Map dan Action Plan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026–2028, sekaligus persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (9/4/2026) itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD, serta dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Lampung.

Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa penyusunan roadmap ETPD merupakan langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah.

“Peta jalan ini harus disusun secara terukur dan implementatif. Kita ingin memastikan seluruh transaksi pemerintah daerah semakin terdigitalisasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada modernisasi sistem, tetapi juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan implementasi ETPD sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, OPD, hingga lembaga keuangan seperti BI dan OJK.

“Kolaborasi adalah kunci. Dengan sinergi yang kuat, penggunaan transaksi non-tunai di Lampung dapat semakin luas dan optimal,” tegasnya.

Pemprov Lampung juga mendorong optimalisasi peran Bank Lampung sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam mendukung kelancaran digitalisasi transaksi.

Selain itu, inovasi digital daerah seperti aplikasi Saibara turut menjadi andalan dalam memperkuat ekosistem ETPD, khususnya dalam pelayanan publik dan transaksi keuangan.

Terkait Championship TP2DD 2026, Marindo menegaskan bahwa ajang tersebut harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh daerah di Lampung untuk meningkatkan kinerja digitalisasi.

“Kita harus menjadikan ini sebagai momentum untuk menunjukkan capaian terbaik Lampung di tingkat nasional,” ujarnya.

Melalui HLM ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menyusun strategi yang terarah guna mempercepat digitalisasi transaksi daerah, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *