Bandarlampung — Capaian inflasi Provinsi Lampung yang berada di angka 1,16 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 3,48 persen, menjadi sorotan positif dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Namun, kalangan akademisi mengingatkan agar capaian tersebut tidak dimaknai secara sederhana.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, Prof. Dr. Iskandar Ali Alam, menilai inflasi rendah memang mencerminkan keberhasilan pengendalian harga, tetapi juga berpotensi menyimpan sinyal perlambatan ekonomi.
“Capaian inflasi Lampung sebesar 1,16 persen yang jauh di bawah nasional dapat dipandang sebagai indikasi stabilitas harga yang relatif baik. Ini menunjukkan pengendalian harga berjalan efektif, distribusi relatif lancar, serta peran TPID cukup optimal,” ujar Iskandar, Minggu (5/4).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa inflasi yang terlalu rendah juga perlu diwaspadai dari perspektif makroekonomi.
“Di sisi lain, inflasi yang terlalu rendah bisa mengindikasikan permintaan agregat yang lemah, terbatasnya aktivitas ekonomi, atau perlambatan konsumsi rumah tangga. Jadi, ini harus dibaca secara hati-hati dan kontekstual,” tambahnya.
Menurutnya, fenomena inflasi rendah di Lampung bersifat ambivalen—di satu sisi positif, namun di sisi lain dapat menjadi sinyal dini melemahnya dinamika ekonomi jika tidak diiringi pertumbuhan yang kuat.
“Inflasi rendah bisa mencerminkan keberhasilan stabilisasi harga, terutama jika didukung pasokan yang terjaga dan distribusi efisien. Tetapi juga bisa menunjukkan bahwa tekanan permintaan belum kuat. Karena itu, perlu dilihat bersama indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan investasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa stabilitas harga di Lampung selama ini lebih banyak ditopang oleh faktor sisi penawaran, khususnya sektor pertanian.
“Struktur ekonomi Lampung yang kuat di sektor pertanian membuat pasokan pangan relatif terjaga. Komoditas seperti beras, cabai, dan hortikultura menjadi penyangga utama stabilitas inflasi. Ditambah lagi peran aktif TPID dalam operasi pasar dan pengendalian distribusi,” ujarnya.
Meski demikian, komoditas pangan seperti beras, daging ayam, dan ikan segar masih menjadi penyumbang utama inflasi, dengan potensi volatilitas yang tetap tinggi ke depan.
“Inflasi Lampung masih bersifat food driven. Ke depan, tekanan harga akan sangat dipengaruhi faktor musiman, distribusi, dan perubahan iklim. Karena itu, penguatan sisi produksi dan logistik menjadi kunci,” tegasnya.
Iskandar juga mengingatkan bahwa inflasi rendah belum tentu langsung berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Stabilitas harga memang penting, tetapi belum cukup. Kesejahteraan ditentukan juga oleh pendapatan riil, kesempatan kerja, dan distribusi ekonomi. Jika inflasi rendah disertai lemahnya pendapatan, maka daya beli masyarakat belum tentu meningkat secara nyata,” katanya.
Ia menilai, untuk menjaga inflasi tetap sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu menggeser kebijakan dari sekadar stabilisasi jangka pendek menuju pendekatan struktural.
“Penguatan ketahanan pangan, efisiensi rantai pasok, hilirisasi ekonomi, serta peningkatan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas. Inflasi ideal adalah yang moderat—tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah,” tandasnya.
Dengan capaian saat ini, Lampung dinilai memiliki potensi menjadi rujukan pengendalian inflasi daerah, meski tetap harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Model Lampung bisa menjadi best practice, terutama dalam koordinasi TPID dan penguatan sisi pasokan. Namun tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa melihat struktur ekonomi daerah lain,” pungkasnya. (*).
