Bandarlampung – Upaya penguatan desa penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas dinilai menjadi strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi.
Pengamat ekonomi sekaligus Dosen Universitas Bandar Lampung, Dr. Aminah, menilai pengembangan desa penyangga berpotensi menciptakan sumber ekonomi baru melalui sektor pariwisata dan UMKM.
“Penguatan desa penyangga dapat membuka peluang ekonomi lokal berbasis pariwisata seperti homestay, kuliner, hingga kerajinan. Ini menciptakan multiplier effect bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (1/4).
Menurutnya, selama ini manfaat ekonomi dari kawasan konservasi belum merata. Namun dengan pengelolaan yang tepat, desa penyangga bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi warga sekitar.
Selain pariwisata, skema pasar karbon juga dinilai realistis diterapkan di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Kawasan hutan dan lahan gambut yang luas dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap dan menyimpan karbon.
“Pasar karbon bisa menjadi sumber pendapatan baru yang sejalan dengan upaya konservasi. Ini bukan hanya menjaga hutan, tapi juga memberi manfaat ekonomi,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari skema tersebut bersifat tambahan, bukan sumber utama penghasilan masyarakat. “Potensinya bisa mencapai jutaan rupiah per tahun per rumah tangga, tergantung skema dan pengelolaannya,” kata dia.
Lebih jauh, pendekatan ekonomi berbasis konservasi juga diyakini dapat membantu menekan konflik manusia dan satwa liar, khususnya gajah, yang selama ini merugikan petani.
“Jika konflik menurun, hasil panen lebih aman sehingga pendapatan petani meningkat. Tapi ini harus dibarengi solusi teknis seperti pagar, patroli, dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Namun, implementasi pasar karbon di tingkat desa tidak lepas dari risiko, mulai dari pembagian manfaat yang tidak adil, ketergantungan harga karbon, hingga potensi konflik sosial dan lahan.
Karena itu, peran pemerintah daerah menjadi krusial sebagai regulator, pengawas, sekaligus fasilitator. “Harus ada aturan yang jelas, transparansi, dan penguatan kelembagaan desa agar manfaat tidak hanya dinikmati pihak tertentu,” ujarnya.
Terkait pembangunan pagar sepanjang 138 kilometer di kawasan Way Kambas, Aminah menilai langkah tersebut efektif sebagai solusi jangka pendek, namun perlu dikombinasikan dengan pendekatan berbasis komunitas untuk keberlanjutan jangka panjang.
Sebagai rekomendasi, ia menekankan pentingnya keadilan distribusi manfaat, penguatan kapasitas masyarakat, serta integrasi antara pariwisata, UMKM, dan skema karbon.
“Jika masyarakat menjadi aktor utama, bukan sekadar objek, maka program ini benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*).
