Dorong Kebijakan Daerah Berbasis Riset, Alumni Siap Ambil Peran Strategis
Bandar Lampung — Momentum Halal Bihalal Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KAFE) Universitas Lampung (Unila) melahirkan langkah besar. Organisasi alumni tersebut resmi meluncurkan Lampung Policy Forum, wadah strategis untuk mendorong kebijakan publik berbasis riset di Provinsi Lampung, dalam kegiatan yang digelar di Hotel Amalia, Minggu (26/4/2026).
Mengusung tema “Lampung Naik Kelas”, kegiatan ini mempertemukan alumni lintas generasi dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ruang konsolidasi gagasan bagi pembangunan daerah yang lebih terarah dan berbasis data.
Ketua KAFE Unila, Dr. Edarwan, menegaskan bahwa pembentukan Lampung Policy Forum merupakan langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi intelektual alumni dalam pembangunan daerah.
“Forum ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia akademik dan pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang diambil semakin berbasis pada riset dan kajian ilmiah,” ujarnya.
Menurut Edarwan, KAFE tidak lagi sekadar menjadi ruang silaturahmi, tetapi harus bertransformasi menjadi kekuatan strategis yang mampu menghadirkan solusi melalui kajian ilmiah yang aplikatif.
Dekan FEB Unila, Prof. Dr. Nairobi, turut menekankan pentingnya peran alumni dalam memperkuat kemajuan institusi dan daerah. Ia menyampaikan bahwa kampus membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya melalui forum tersebut.
“Kami siap mendorong sinergi yang lebih konkret bersama alumni, baik dalam peningkatan kualitas lulusan, jejaring profesional, hingga kerja sama internasional,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris KAFE Unila, Ganjar Jationo, mengungkapkan tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut. Sekitar 120 alumni dari 14 angkatan, mulai dari tahun 1976 hingga 2017, hadir dan berpartisipasi aktif.
Kegiatan juga diisi dengan dialog interaktif yang menghadirkan berbagai perspektif dari akademisi, pemerintah, hingga pelaku usaha. Narasumber yang hadir antara lain Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Unila Dr. Usep Syaipudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu, serta Ketua DPD HIPPI Lampung H. Heri Andrian.
Diskusi yang berlangsung dinamis tersebut memperkuat semangat kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Peluncuran Lampung Policy Forum diharapkan menjadi titik awal terbentuknya sinergi yang lebih solid antara kampus, alumni, dan para pemangku kepentingan, guna menghadirkan kebijakan publik yang lebih berkualitas, berbasis data, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. (*).
