Pemprov dan Pemkot Siapkan Master Plan Terpadu, Pemerintah Pusat Kucurkan Rp5 Miliar
BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menggelar rapat koordinasi lintas instansi membahas penanganan banjir secara terpadu di Kota Bandarlampung, Kamis (7/5/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bandarlampung itu memfokuskan pembahasan pada penyusunan langkah penanganan banjir dari hulu hingga hilir secara terintegrasi, termasuk koordinasi lintas daerah bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan persoalan banjir menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, pembangunan kota, hingga iklim investasi daerah.
“Penanganan banjir harus dilakukan menyeluruh dan terintegrasi. Ini menyangkut keselamatan warga dan masa depan pembangunan kota,” ujarnya.
Mirza mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar pada tahun 2026 untuk penyusunan master plan pengendalian banjir Kota Bandarlampung.
“Anggarannya sudah disiapkan tahun 2026. Targetnya pada Desember 2026 master plan ini selesai,” katanya.
Master plan tersebut tidak hanya memetakan wilayah rawan banjir, tetapi juga memuat basic design atau desain dasar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir jangka panjang.
Dalam rapat juga dibahas rencana pembangunan embung dan kolam retensi di sejumlah titik strategis guna mengurangi debit air yang masuk ke kawasan perkotaan saat curah hujan tinggi.
Sementara itu, Eva Dwiana menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung atas perhatian dan dukungan terhadap penanganan banjir di Kota Bandarlampung.
Menurut Eva, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting agar persoalan banjir yang selama ini terjadi di sejumlah wilayah dapat ditangani secara maksimal dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Bandarlampung siap bersinergi penuh dalam penanganan banjir bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh instansi terkait,” ujarnya.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap penanganan banjir di Kota Bandarlampung dapat dilakukan lebih terstruktur, terpadu, dan berorientasi jangka panjang sehingga mampu mengurangi dampak banjir yang selama ini kerap terjadi di ibu kota Provinsi Lampung. (*)
