Soroti Harga Pangan, Minta OPD Fokus Infrastruktur, Pendidikan dan Stabilitas Harga
BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026). Dalam rapat itu, gubernur memberi perhatian khusus terhadap tiga sektor utama yang menjadi harapan masyarakat, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala OPD terkait, dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Mirza menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya terpaku pada angka statistik inflasi, tetapi harus memastikan kondisi riil harga di tengah masyarakat tetap terkendali.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 4 Mei 2026, inflasi month to month Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen atau meningkat dibanding bulan sebelumnya. Sejumlah komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi antara lain minyak goreng, beras, bawang, dan cabai.
Gubernur meminta seluruh jajaran OPD memperkuat pengawasan stok dan distribusi pangan agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta mulai mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino pada triwulan III 2026 yang diperkirakan dapat mengganggu produksi pangan dan stabilitas harga.
Dalam arahannya, Mirza menilai sektor infrastruktur dan pendidikan mulai menunjukkan hasil positif. Karena itu, fokus berikutnya adalah menjaga stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Ia meminta seluruh OPD segera menyusun strategi pengendalian inflasi yang terukur dan dapat dieksekusi cepat, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia.
Berbagai langkah konkret disiapkan pemerintah daerah, mulai dari operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar tradisional, penguatan kerja sama dengan daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, bantuan transportasi distribusi pangan melalui APBD, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Pengendalian inflasi harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan hanya bagus di laporan, tetapi harga di pasar tetap tinggi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta setiap OPD menyiapkan rencana mitigasi yang lebih terstruktur untuk triwulan berikutnya agar pengendalian inflasi berjalan efektif dan tepat sasaran. (*).
