Enam Anak Jadi Korban, Lima Pelaku Berperan sebagai Mucikari, Polisi Bongkar Modus Eksploitasi Seksual hingga PMI Ilegal
BANDAR LAMPUNG – Praktik perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius di Provinsi Lampung. Dalam operasi penindakan yang digelar Polda Lampung bersama jajaran polres, enam kasus dugaan TPPO berhasil diungkap. Sebanyak 10 tersangka diamankan dan 17 orang berhasil diidentifikasi sebagai korban, termasuk delapan anak di bawah umur.
Pengungkapan ini menjadi alarm keras terhadap praktik eksploitasi manusia yang masih berlangsung dengan berbagai modus, mulai dari eksploitasi seksual perempuan dewasa, eksploitasi seksual anak, hingga penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Heti Patmawati, didampingi Kasubdit Penmas Polda Lampung, Kompol Andri Yulianto, mengatakan pengungkapan enam perkara tersebut merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sebagai upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap jaringan perdagangan orang.
“Pengungkapan enam kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan pengungkapan TPPO yang sangat merugikan serta menimbulkan penderitaan bagi para korban,” kata Heti, Jumat (20/11/2026).
Enam kasus tersebut diungkap oleh sejumlah satuan kepolisian. Ditreskrimum Polda Lampung menangani dua kasus, Polres Lampung Timur satu kasus, Polres Metro satu kasus, Polres Lampung Tengah satu kasus, dan Polresta Bandar Lampung satu kasus.
Dari rangkaian pengungkapan itu, polisi mengamankan 10 tersangka dengan pembagian peran yang berbeda. Lima tersangka berperan sebagai mucikari, satu orang sebagai perekrut, dan empat lainnya bertugas mengangkut korban.
Sementara itu, dari 17 korban yang berhasil diidentifikasi, sembilan merupakan perempuan dewasa, enam anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Fakta ditemukannya delapan korban anak menjadi perhatian serius karena memperlihatkan bahwa praktik perdagangan orang juga menyasar kelompok paling rentan.
Heti menjelaskan, para pelaku menjalankan aksinya dengan sejumlah modus. Di antaranya memanfaatkan hubungan pertemanan untuk merekrut korban, kemudian menjerumuskan mereka dalam praktik eksploitasi seksual maupun penempatan tenaga kerja secara ilegal.
Dalam praktik eksploitasi seksual, korban hanya memperoleh uang berkisar Rp50 ribu hingga Rp800 ribu. Polisi juga memastikan tidak menemukan adanya pembuatan video yang dikomersialkan oleh para pelaku dalam kasus-kasus tersebut.
“Modus yang digunakan melalui pertemanan, sedangkan motifnya ekonomi,” jelas Heti.
Pengungkapan enam kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa perdagangan orang bukan semata persoalan kriminalitas biasa, melainkan kejahatan yang merampas martabat, hak, dan masa depan manusia. Terlebih ketika anak-anak menjadi sasaran eksploitasi demi keuntungan ekonomi para pelaku.
Untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut, Polda Lampung bersama jajaran terus menggencarkan langkah pencegahan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, perusahaan, serta lokasi perekrutan tenaga kerja.
Selain edukasi, kepolisian juga melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik TPPO.
Keberhasilan menyelamatkan 17 korban dan mengamankan 10 tersangka menjadi langkah penting. Namun, upaya pemberantasan perdagangan orang membutuhkan kewaspadaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar tidak semakin banyak warga, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi korban eksploitasi manusia di Lampung. (**)












