Investasi Berkualitas Harus Beri Peluang Setara, UMKM Jangan Tersisih
BANDUNG — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi untuk menciptakan iklim investasi yang berkualitas, kompetitif, dan berkeadilan. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Barat.
Nota kesepahaman ditandatangani Ketua KPPU Gopprera Panggabean bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pembukaan The 8th West Java Investment Forum (WJIF) 2026 di Bandung, Kamis (19/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan peningkatan investasi di Jawa Barat tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang sehat serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua KPPU Gopprera Panggabean menegaskan, investasi dan persaingan usaha yang sehat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masuknya investasi harus diikuti dengan terciptanya pasar yang kompetitif dan terbuka bagi semua pelaku usaha.
“Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka. Namun, pertumbuhan tersebut juga harus didukung oleh pasar yang kompetitif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tegas Gopprera.
Ia mengingatkan, pertumbuhan investasi jangan sampai justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang UMKM untuk berkembang.
Karena itu, sinergi KPPU dan Pemprov Jawa Barat diperlukan agar kebijakan pembangunan dan investasi tetap berjalan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.
Melalui MoU tersebut, kedua lembaga menyepakati tiga ruang lingkup utama kerja sama. Yakni asistensi dan harmonisasi kebijakan, sosialisasi dan advokasi, serta pertukaran data dan informasi.
Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM agar berlangsung secara adil, transparan, dan saling menguntungkan.
Komitmen tersebut didukung capaian Indeks Persaingan Usaha (IPU) Jawa Barat tahun 2025 yang mencapai 5,76, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,01. Capaian ini menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing daerah dan menarik investasi berkualitas.
Dalam fungsi advokasi kebijakan, KPPU juga telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemprov Jawa Barat. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), rencana Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok bersubsidi, serta kebijakan pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah.
Sementara itu, dari sisi pengawasan, sejak berdirinya Kantor Wilayah III KPPU pada 14 Mei 2019, yang mencakup Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, tercatat sebanyak 63 laporan telah diterima.
Khusus sepanjang 2026, terdapat 20 laporan yang masuk, terdiri atas 19 laporan terkait persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan.
Data tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai dugaan persoalan persaingan usaha maupun kemitraan yang tidak sehat.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas juga menjadi perhatian untuk mendukung kawasan industri, distribusi logistik, pertanian, dan pariwisata.
Seluruh agenda tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
KPPU memandang investasi berkualitas membutuhkan ekosistem usaha yang menjamin kepastian, keterbukaan, dan kesempatan berusaha secara adil.
Penandatanganan MoU di hadapan komunitas investor dalam WJIF 2026 menjadi pesan kuat bahwa peningkatan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan persaingan usaha.
Dengan demikian, Jawa Barat tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi juga mampu membangun iklim usaha yang sehat, inklusif, dan memberikan ruang bagi UMKM maupun pelaku usaha lainnya untuk tumbuh dan berkembang. (*).












