BANDARLAMPUNG —
“Ia bilang, ‘minggir, saya mau lihat itu,’ dengan nada ketus,” ungkap salah satu jurnalis di lokasi.
Pernyataan itu memicu polemik dalam forum Focus Group Discussion (FGD) penanganan banjir di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026), yang turut dihadiri Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana.
Insiden terjadi saat Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, tengah memaparkan kondisi banjir. Sejumlah jurnalis maju untuk mengambil dokumentasi, namun keterbatasan ruang membuat posisi mereka menutupi pandangan sebagian peserta, termasuk Levi.
Alih-alih meredam situasi, Levi disebut meminta wartawan menyingkir dengan nada yang dinilai kurang pantas. Hal itu langsung memantik kekecewaan kalangan pers.
Wildan Hanafi menilai sikap tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap peran jurnalis.
“Kami sedang mengambil gambar karena ini isu penting. Publik berhak tahu. Tapi justru diminta minggir hanya karena menutup pandangan pejabat,” ujarnya.
Senada, Riyo Pratama menegaskan jurnalis bekerja tanpa fasilitas khusus namun mengemban tanggung jawab besar.
“Wartawan ini tidak punya ajudan, tidak punya kekuasaan. Tapi informasi yang kami sampaikan itu untuk publik,” katanya.
Namun, tudingan tersebut dibantah tegas oleh Levi. Dalam klarifikasinya, ia menyebut tuduhan pengusiran wartawan sebagai fitnah dan menegaskan tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.
“Saya tidak pernah mengusir. Itu fitnah. Yang meminta mengatur posisi itu panitia, bukan saya,” tegas Febrizal Levi Sukmana.
Levi menjelaskan, saat kejadian dirinya berada di posisi tamu dan juga terhalang pandangan oleh kerumunan di depan, termasuk akses ke timer yang digunakan dalam forum.
“Saya juga ingin melihat jalannya acara. Posisi saya sebagai tamu. Yang mengatur itu panitia karena menghalangi timer dan pandangan peserta,” ujarnya.
Ia bahkan menantang adanya bukti visual jika dirinya benar melakukan pengusiran.
“Ada foto atau CCTV saya mengusir? Tidak ada. Silakan dicek,” katanya.
Menurut Levi, insiden tersebut murni miskomunikasi di lapangan. Ia juga menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak melalui proses konfirmasi langsung kepada dirinya.
Sementara itu, polemik ini memunculkan pertanyaan lebih luas tentang relasi antara pejabat publik dan pers dalam forum resmi. Di tengah pembahasan krusial soal banjir, insiden ini justru menggeser fokus dari substansi ke dinamika komunikasi.
Pengamat menilai, kejadian tersebut seharusnya menjadi evaluasi bersama, baik bagi penyelenggara kegiatan maupun seluruh pihak yang terlibat, agar keterbukaan informasi tetap terjaga tanpa mengabaikan etika dan koordinasi di lapangan.
Di tengah persoalan banjir yang belum tuntas, publik berharap perhatian kembali diarahkan pada solusi konkret. Sebab, ketika ruang komunikasi terganggu, yang terdampak bukan hanya hubungan antarprofesi, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh dan transparan. (*)
