Levi Dinilai Abai Peran Pers, Transparansi Dipertanyakan
Bandarlampung — Ironi mencuat dalam forum yang seharusnya membahas solusi banjir untuk kepentingan publik. Di tengah penyampaian informasi krusial, jurnalis yang menjalankan tugas peliputan justru diminta menyingkir.
Insiden terjadi dalam Focus Group Discussion (FGD) penanganan banjir di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026), yang turut dihadiri Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung, Febrizal Levi Sukmana.
Saat Wali Kota Bandarlampung tengah memaparkan kondisi banjir, sejumlah jurnalis maju ke depan untuk mengambil dokumentasi. Namun, keterbatasan ruang membuat posisi mereka tanpa sengaja menghalangi pandangan Levi.
Alih-alih mencari solusi yang lebih bijak, Levi disebut meminta wartawan menyingkir dengan nada yang dinilai kurang pantas.
“Ia bilang, ‘minggir, saya mau lihat itu,’ dengan nada ketus,” ungkap salah satu jurnalis di lokasi.
Peristiwa tersebut langsung memantik kekecewaan kalangan pers. Wildan Hanafi menilai sikap tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap peran jurnalis sebagai penyampai informasi kepada publik.
“Kami sedang mengambil gambar karena ini isu penting. Publik berhak tahu. Tapi justru kami diminta minggir hanya karena menutup pandangan pejabat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Riyo Pratama. Ia menegaskan, jurnalis bekerja tanpa fasilitas khusus, namun memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan informasi sampai ke masyarakat.
“Wartawan ini tidak punya ajudan, tidak punya kekuasaan. Tapi yang perlu diingat, jabatan itu sementara, sementara informasi akan dikenang sepanjang masa,” katanya.
Menurutnya, jika pejabat membutuhkan posisi pandang yang lebih baik, seharusnya dapat diantisipasi sejak awal atau dikoordinasikan dengan panitia, bukan dengan cara yang berpotensi menyinggung profesi lain.
Insiden ini dinilai kontras dengan pesan Rahmat Mirzani Djausal yang kerap menekankan pentingnya sikap melayani, rendah hati, dan menghargai semua pihak, termasuk pers.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana nilai-nilai tersebut dijalankan di tingkat organisasi perangkat daerah.
Di tengah persoalan banjir yang belum tuntas, publik berharap fokus pemerintah tetap pada solusi substantif, bukan terganggu oleh dinamika yang justru menghambat keterbukaan informasi.
Sebab pada akhirnya, banjir bukan hanya soal air yang meluap, tetapi juga tentang transparansi, komunikasi, dan empati dalam menjalankan kebijakan. Dan ketika jurnalis yang menjadi jembatan informasi tersisih, yang ikut terhalang bukan hanya pandangan seorang pejabat, melainkan hak publik untuk mengetahui. (*)
