BANDAR LAMPUNG – Inflasi tahunan Provinsi Lampung pada Maret 2026 yang hanya mencapai 1,16 persen—jauh di bawah angka nasional 3,48 persen—menuai perhatian serius. Di satu sisi, capaian ini dinilai sebagai keberhasilan pengendalian harga. Namun di sisi lain, angka tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang kondisi riil perekonomian daerah.
Guru Besar Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, menilai inflasi rendah memang mencerminkan stabilitas harga, tetapi belum tentu menunjukkan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.
“Inflasi 1,16 persen patut diapresiasi dari sisi stabilitas makro. Namun inflasi rendah tidak otomatis berarti ekonomi sehat. Bisa jadi ini mencerminkan lemahnya permintaan agregat dan tertahannya daya beli masyarakat,” ujarnya, Jumat (3/4).
Menurutnya, keberhasilan menekan gejolak harga, terutama pada komoditas pangan strategis selama Ramadan dan Idulfitri, tidak lepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga distribusi dan ketersediaan pasokan.
“Pengendalian inflasi jangka pendek oleh TPID sangat efektif, terutama melalui operasi pasar dan penguatan distribusi. Tapi ini lebih bersifat taktis, belum menyentuh akar persoalan struktural,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa angka inflasi perlu dibaca berdampingan dengan indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, hingga perkembangan upah riil. Hal ini penting mengingat struktur ekonomi Lampung masih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, potensi ketimpangan bisa muncul ketika harga komoditas produksi masyarakat relatif stabil atau rendah, sementara harga barang konsumsi—terutama produk industri dan jasa—justru meningkat lebih cepat.
“Rumah tangga bisa jadi menjual hasil produksinya dengan harga rendah, tetapi membeli kebutuhan dengan harga lebih tinggi. Ini menunjukkan melemahnya terms of trade daerah,” katanya.
Ia menegaskan, inflasi rendah juga bisa menutupi persoalan terbatasnya nilai tambah ekonomi lokal. Tanpa hilirisasi dan industrialisasi, Lampung akan terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah dengan keuntungan terbatas.
“Inflasi rendah bisa berjalan bersamaan dengan struktur ekonomi yang rapuh. Ini yang harus diwaspadai,” tegasnya.
Ke depan, ia mendorong pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga membangun struktur ekonomi yang lebih kuat. Salah satunya melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah.
Selain itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan UMKM, serta investasi pada pendidikan dan kesehatan dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
“Yang dibutuhkan adalah inflasi yang sehat, bukan sekadar rendah. Inflasi moderat yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang tumbuh dan pendapatan masyarakat yang meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, inflasi rendah harus menjadi fondasi untuk transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar angka yang terlihat baik secara statistik.
“Tantangannya adalah memastikan stabilitas harga ini benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (***).
