Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat fondasi pembangunan di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk menjawab tantangan fiskal, memperbaiki infrastruktur, hingga mentransformasi pelayanan publik berbasis digital.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza–Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan konsolidasi dan pemetaan anggaran ketat bahkan sebelum pelantikan, Pemprov Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.
“Singkat cerita, dengan segala upaya, utang Rp600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten kita atur skema-skemanya, efisiensi Rp200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak Rp400 miliar,” ujar Mirza.
Langkah tersebut dinilai sebagai fondasi penting untuk mengembalikan ruang fiskal daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada belanja pembangunan.
Fokus utama lainnya adalah sektor konektivitas, khususnya perbaikan infrastruktur jalan provinsi. Mirza menegaskan komitmennya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas jalan di Lampung.
“Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Kita akan bersama-sama membuat ke depan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur telah menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.
“KPI-nya salah satunya adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan,” tambahnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berbicara soal sistem, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur agar benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Di akhir sambutan, Gubernur Mirza mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung serta peran insan pers dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai pers memiliki posisi vital sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial pemerintah.
“Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa menegaskan bahwa publik, terutama mayoritas pemilih yang memberikan amanah kepada kepemimpinan Mirza–Jihan, berhak mengetahui capaian dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Pak Gubernur, ini baru peletakan pondasi, tapi saya lihat ini sudah terlihat arahnya. Memang belum maksimal, tapi paling tidak kami melihat ada upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” ujarnya.
Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami tetap membangun sinergi tapi tidak melemahkan daya kritis kami terhadap apa yang harus kami kritisi. Tetapi itu secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan pada anak-anak IJP, silakan mengkritik tapi kita tidak nyinyir,” tegasnya.
Refleksi satu tahun kepemimpinan Mirza–Jihan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penegasan arah kebijakan ke depan. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penguatan fondasi fiskal, percepatan infrastruktur, serta reformasi pelayanan publik sebagai pijakan menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai. (*).
