MoU Datun Jadi Langkah Strategis Lindungi Aset dan Pastikan Operasional Perusahaan Berjalan Sesuai Aturan
PALEMBANG – PTPN IV Regional VII memperkuat komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Aula Kejati Sumatera Selatan, Rabu (11/11/2026), menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan institusi penegak hukum, khususnya dalam memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi risiko dalam pengelolaan perusahaan.
Region Head PTPN IV Regional VII, Denny Ramadhan, mengatakan kerja sama tersebut merupakan MoU pertama yang dilaksanakan atas nama PTPN IV Regional VII dengan Kejati Sumatera Selatan. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut arahan Direksi PTPN setelah sebelumnya terjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Menurut Denny, pendampingan hukum sangat penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pengelolaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja dan produktivitas, tetapi juga harus memastikan setiap keputusan, kebijakan, serta tindakan operasional berjalan dalam koridor hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PTPN telah menjalani transformasi organisasi pada 2023 melalui pembentukan subholding yang mengelola berbagai lini bisnis perkebunan.
Saat ini, PTPN IV Regional VII mengelola perkebunan kelapa sawit di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Khusus di Sumatera Selatan, operasional perusahaan mencakup enam kebun dan dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim hingga Empat Lawang.
Dengan cakupan operasional tersebut, dukungan hukum dinilai menjadi kebutuhan penting, terutama dalam memberikan masukan, pertimbangan, hingga legal opinion untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan perusahaan.
Denny berharap kerja sama tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi berlanjut hingga tingkat Kejaksaan Negeri dan manajer kebun agar pendampingan hukum dapat menjangkau seluruh unit operasional.
PTPN IV Regional VII juga menyatakan kesiapan mendukung implementasi kerja sama secara aktif, terbuka, dan berkelanjutan, termasuk menyediakan data serta dokumen yang diperlukan.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumatera Selatan, Nurcahyo J.M., S.H., M.H., menyampaikan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Selain menggerakkan perekonomian, sektor perkebunan juga berperan dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, pengelolaan sektor perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan hukum. Mulai dari pengelolaan aset pertanahan, hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, pengadaan barang dan jasa, hingga potensi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Melalui fungsi Datun, Kejaksaan hadir memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum guna memitigasi risiko serta mencegah munculnya persoalan yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan.
Mengacu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan bantuan dan pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Termasuk mewakili kepentingan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Kejati Sumatera Selatan mengapresiasi kepercayaan PTPN IV Regional VII dalam membangun kerja sama kelembagaan tersebut.
Sinergi berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum, mengoptimalkan pencegahan potensi permasalahan, serta memberikan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.
Melalui kolaborasi ini, PTPN IV Regional VII menegaskan komitmennya menjalankan operasional perkebunan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance (GCG).
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan negara.
