BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam penyesuaian anggaran daerah agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama pimpinan DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (23/9/2026).
Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menegaskan, proses pembahasan perubahan APBD telah dilalui melalui rangkaian sidang paripurna, pemandangan umum fraksi-fraksi, serta pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD.
“Syukur Alhamdulillah, serangkaian proses Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II dan dilanjutkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 di Tingkat Komisi yang sudah kita lalui bersama dapat terlaksana dengan baik,” ujar Mirza.
Menurutnya, persetujuan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Seluruh tahapan pembahasan diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program yang lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung.
### REKOMENDASI DPRD JADI PERHATIAN
Mirza menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan anggota Badan Anggaran serta seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah memberikan perhatian, masukan, dan evaluasi selama pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Ia menegaskan, berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat akan menjadi perhatian bersama sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan di Provinsi Lampung,” katanya.
Penegasan tersebut menempatkan kebermanfaatan program sebagai salah satu perhatian dalam pelaksanaan perubahan anggaran. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus menjaga koordinasi agar kebijakan anggaran sejalan dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
### SEGERA DIAJUKAN KE MENDAGRI
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Evaluasi menjadi bagian dari mekanisme yang harus dilalui sebelum perubahan APBD ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur Mirza berharap sinergi antara Pemprov Lampung dan DPRD terus terjaga, tidak hanya dalam pembahasan anggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta semua pihak yang berkontribusi dalam proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
“Semoga seluruh ikhtiar dan kerja sama yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya Provinsi Lampung yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (***)












