LAMPUNG TIMUR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh sekadar menjadi bantuan sosial rutin, tetapi harus menjadi jembatan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk keluar dari ketergantungan bantuan dan mencapai kemandirian ekonomi.
Pesan itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat menghadiri Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH di Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, Kamis (24/9/2026).
Menurut Mirza, keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari kemampuan keluarga memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan pendidikan anak, menjaga kesehatan, serta membangun usaha produktif.
Ia mengingatkan para KPM agar menjadikan dukungan pemerintah sebagai kesempatan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menyiapkan masa depan generasi muda.
“Kalau ingin melihat masa depan satu kampung, lihat anak-anaknya. Kalau anak-anaknya baik, saleh, dan rajin, insyaallah kampung itu akan menjadi kampung yang baik ke depan,” tegas Mirza.
Gubernur menempatkan pendidikan anak sebagai salah satu kunci memutus mata rantai kemiskinan. Ia meminta orang tua memberikan perhatian serius terhadap pendidikan, membangun kedisiplinan beribadah, serta mendorong anak memiliki cita-cita tinggi hingga mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Siapkan anak-anaknya dengan baik. Pertama, salat lima waktu tepat waktu. Yang kedua, mereka harus menjadi orang-orang yang pintar,” ujarnya.
Mirza juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga yang kuat. Selain mengelola rumah tangga, perempuan memiliki peran strategis dalam mendidik anak, menjaga keharmonisan keluarga, serta menanamkan nilai-nilai positif bagi generasi penerus.
Karena itu, ia mengajak para ibu penerima PKH untuk memanfaatkan pendampingan dan berbagai program pemerintah secara optimal, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
**351 RIBU KPM TERIMA PKH DI LAMPUNG**
Di sektor kesehatan, Mirza meminta pendamping PKH memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh akses jaminan kesehatan yang aktif agar dapat menggunakan layanan kesehatan ketika dibutuhkan.
Sementara dalam bidang ekonomi, ia mendorong KPM mulai mengembangkan usaha dan kegiatan produktif sehingga secara bertahap mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
Para pendamping juga diminta mengarahkan keluarga penerima manfaat, termasuk ibu-ibu yang bekerja sebagai buruh tani, untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Langkah tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ekonomi rumah tangga.
Data yang disampaikan Koordinator Wilayah PKH Provinsi Lampung 2, Slamet Ryadi, menunjukkan terdapat 351.017 KPM PKH yang tersebar di 15 kabupaten/kota dan 229 kecamatan di Provinsi Lampung.
Khusus di Kabupaten Lampung Timur, jumlah penerima mencapai 49.406 KPM.
Slamet menjelaskan, P2K2 dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai sarana pembelajaran terstruktur bagi keluarga penerima manfaat. Materi pendampingan meliputi pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pencegahan stunting, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku, serta mendorong keluarga agar semakin mampu mengelola kehidupan dan memenuhi kebutuhan secara mandiri.
**4.316 KPM LAMPUNG GRADUASI**
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah jumlah keluarga penerima manfaat yang telah mengakhiri kepesertaan PKH setelah dinilai mengalami peningkatan kondisi sosial ekonomi.
Slamet menyebutkan, hingga Juli 2026 sebanyak 4.316 KPM di Provinsi Lampung telah menjalani graduasi PKH.
Graduasi menjadi bagian penting dari upaya mendorong keluarga penerima manfaat agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu melanjutkan kehidupan dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.
“PKH ini tidak selamanya. Bantuan sementara, berdaya selamanya,” tegas Slamet.
Pemerintah berharap semakin banyak KPM di Lampung yang mampu mengikuti jejak keluarga yang telah graduasi, melalui penguatan keterampilan, peningkatan kualitas pendidikan anak, akses kesehatan, dan pengembangan usaha produktif.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan pendamping PKH, program bantuan sosial diharapkan tidak hanya menjaga daya beli keluarga rentan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperluas kesempatan hidup yang lebih sejahtera.
Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, investasi pada keluarga dan generasi muda menjadi bagian penting pembangunan jangka panjang. Sebab, keluarga yang sehat, anak yang terdidik, dan ekonomi rumah tangga yang mandiri merupakan fondasi bagi masyarakat yang lebih kuat. (*).












