BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menggeber optimalisasi zakat sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung didorong memperkuat tata kelola, memperluas jangkauan penghimpunan hingga desa, serta memastikan penyaluran zakat mampu mengantarkan penerima bantuan menuju kemandirian ekonomi.
Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menegaskan, zakat tidak boleh berhenti sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Lebih dari itu, zakat harus menjadi kekuatan ekonomi umat yang mampu mengubah kehidupan masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan, dan membuka jalan bagi mustahik untuk kelak menjadi muzakki atau orang yang menunaikan zakat.
Pesan tersebut disampaikan Mirza saat membuka kegiatan *Baznas Strategic Development* di Hotel Emersia, Bandarlampung, Jumat (18/9/2026).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas forum ini. Apa yang kita bicarakan bukan hanya mengenai pengelolaan lembaga, tetapi bagaimana zakat benar-benar hadir sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan, memberikan harapan, dan mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” ujar Mirza.
Menurutnya, zakat merupakan syariat yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Apabila masyarakat yang wajib berzakat menunaikan kewajibannya, potensi sumber daya ekonomi umat dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk membantu mereka yang membutuhkan.
“Jika muzakki menunaikan kewajibannya, tidak akan ada rasa miskin di dunia ini, yang ada adalah rasa cukup,” tegasnya.
Mirza menilai, potensi zakat di Lampung sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui kerja bersama. Namun, peningkatan penghimpunan tidak cukup hanya mengandalkan ajakan berzakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga harus menjadi perhatian utama.
Ada dua hal yang perlu diperkuat, yakni keimanan masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Karena itu, BAZNAS dituntut membangun organisasi yang profesional, transparan, terbuka, inklusif, serta mampu memastikan setiap program menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Karena itu, BAZNAS Provinsi Lampung harus mampu memberikan rasa percaya melalui tata kelola organisasi yang baik, terbuka, inklusif, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran,” katanya.
### PERKUAT ZAKAT DARI DESA
Untuk memperluas jangkauan layanan, Mirza mendorong penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat desa. Keberadaan UPZ Desa dinilai penting agar penghimpunan dan penyaluran zakat tidak terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau masyarakat hingga pelosok Lampung.
Penguatan jaringan tersebut juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa. Zakat yang terkumpul harus dikelola secara produktif agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, melainkan mampu menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan bagi penerima.
Mirza meminta BAZNAS menyusun pola penyaluran zakat produktif yang terukur, termasuk target waktu bagi mustahik untuk mencapai kemandirian. Bantuan harus disertai arah pembinaan yang jelas sehingga penerima memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonominya.
“BAZNAS harus memiliki target waktu mengenai berapa lama seorang mustahik menerima bantuan hingga ia mampu mandiri dan menjadi muzakki,” ujarnya.
Salah satu langkah yang didorong adalah mengintegrasikan program ekonomi dan keagamaan melalui penyediaan alat produksi di sektor pertanian dan peternakan. Dukungan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, menambah nilai ekonomi komoditas, serta memperkuat penghidupan keluarga di perdesaan.
Dengan pendekatan produktif, zakat diharapkan menjadi modal pemberdayaan yang membuka peluang usaha, bukan sekadar bantuan konsumtif yang manfaatnya cepat habis.
### RESPONS CEPAT PERSOALAN SOSIAL
Di sisi lain, Mirza meminta BAZNAS tetap hadir dalam membantu masyarakat yang menghadapi persoalan sosial mendesak. Kebutuhan pendidikan, jaminan kesehatan, dan beban finansial yang tidak dapat ditunda perlu mendapat perhatian melalui penyaluran bantuan yang cepat dan tepat sasaran.
Menurutnya, zakat harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Pengelolaan yang baik akan memastikan bantuan sampai kepada pihak yang berhak tanpa mengabaikan tujuan jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong agar pemanfaatan zakat menyentuh penguatan kehidupan keagamaan hingga tingkat desa. Pembangunan masyarakat, kata Mirza, tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter dan kepedulian sosial.
Salah satu program yang disorot adalah **satu desa, satu hafiz Al-Qur’an**. Program ini diharapkan memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang mampu menghafal Al-Qur’an dan berperan dalam aktivitas keagamaan di lingkungannya.
“Zakat ini kita gunakan untuk memperkuat agama. Salah satunya melalui program utama, yaitu satu desa, satu hafiz Al-Qur’an,” katanya.
Mirza berharap target tersebut dapat terwujud di seluruh wilayah Lampung pada 2030. Dengan demikian, setiap kampung diharapkan memiliki penghafal Al-Qur’an yang dapat menjadi bagian dari penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.
“Mudah-mudahan pada tahun 2030 tidak ada satu pun kampung di Provinsi Lampung yang tidak memiliki penghafal Al-Qur’an,” ujarnya.
### PENGHIMPUNAN ZAKAT NAIK 10 KALI LIPAT
Sementara itu, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan pengelolaan zakat. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi zakat sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti perkembangan penghimpunan zakat di Lampung yang disebut meningkat signifikan selama periode kepemimpinan Gubernur Mirza.
“Terima kasih Pak Gubernur bahwa di Lampung itu meningkat 10 kali lipat. Semoga peningkatan tersebut juga dapat terjadi di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Lampung,” kata Sodik.
Peningkatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan zakat secara berkelanjutan, termasuk memperluas jaringan penghimpunan hingga kabupaten dan kota.
Dengan penguatan kelembagaan, perluasan UPZ Desa, serta program zakat produktif yang terukur, zakat diharapkan semakin berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Target akhirnya bukan hanya membantu masyarakat keluar dari kesulitan, tetapi juga mendorong mereka menjadi mandiri dan mampu berbagi kepada sesama. (*).












