BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat strategi hilirisasi komoditas unggulan dengan menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai fondasi untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan industri pengolahan. Langkah ini diarahkan agar kekayaan sektor pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan hal tersebut dalam rapat koordinasi persaingan usaha bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Jumat (18/9/2026).
Menurut Mirza, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah. Penguatan sektor swasta melalui investasi dan aktivitas industri menjadi faktor penting untuk menciptakan perekonomian daerah yang stabil dan terus berkembang.
“KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis untuk membantu kami melihat ekosistem dunia usaha, persaingan usaha, dan bagaimana semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan berkelanjutan,” ujarnya.
## PERTANIAN Rp156 TRILIUN, HILIRISASI BELUM MAKSIMAL
Mirza menjelaskan, sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Lampung dengan kontribusi sekitar 26–28 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), atau bernilai sekitar Rp156 triliun. Namun, dari nilai tersebut, baru sekitar Rp50–60 triliun yang masuk dalam proses hilirisasi.
Kondisi itu menunjukkan besarnya peluang untuk memperluas industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Pemprov Lampung ingin memastikan hasil pertanian tidak hanya keluar dari daerah dalam bentuk bahan mentah, melainkan diproses menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arahnya adalah menghilirisasi pertanian dan komoditas-komoditas yang ada di kita,” kata Mirza.
Ia mencontohkan komoditas singkong. Ketika dijual sebagai bahan mentah dengan harga sekitar Rp2.000, nilainya dapat meningkat ketika diolah menjadi tapioka yang disebut mencapai sekitar Rp10.000.
“Ketika tapiokanya dibuat di sini, maka PDRB yang bertambah bukan hanya dari komoditas awal, tetapi juga dari proses industrinya,” jelasnya.
Menurut Mirza, pengolahan komoditas di daerah penghasil akan memperbesar nilai ekonomi yang berputar di Lampung, membuka peluang usaha, serta memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.
## KAWASAN INDUSTRI DAN LOGISTIK JADI KUNCI
Untuk mempercepat hilirisasi, Pemprov Lampung tengah mengkaji berbagai faktor yang menentukan daya saing daerah dalam menarik investasi industri pengolahan. Faktor tersebut meliputi ketersediaan kawasan industri, insentif investasi, pasokan energi, biaya produksi, serta konektivitas logistik.
Lampung memiliki sejumlah keunggulan, antara lain ketersediaan bahan baku pertanian, posisi geografis, dan akses terhadap jalur logistik. Namun, keunggulan tersebut perlu didukung ekosistem usaha yang kompetitif agar investor memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi yang kompetitif untuk investasi, khususnya investasi di sektor hilirisasi,” tegasnya.
Mirza menilai persaingan usaha, investasi, hilirisasi, dan penguatan rantai pasok merupakan bagian yang saling berkaitan. Karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi perlu menciptakan iklim usaha yang terbuka, sehat, dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.
“Pertumbuhan ekonomi yang paling baik adalah pertumbuhan yang didorong sektor swasta. Sektor swasta tumbuh dengan adanya investasi, dan investasi membutuhkan kepastian usaha yang stabil,” pungkasnya.
## KPPU PERKUAT PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH
Sementara itu, Komisioner KPPU RI Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa peran lembaganya tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum persaingan usaha. KPPU juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, melakukan advokasi, serta mendorong kemitraan usaha.
Salah satu langkah yang akan dilakukan ialah sosialisasi sistem analisis daftar periksa kebijakan persaingan usaha. Instrumen ini bertujuan membantu pemerintah daerah menilai kebijakan sejak tahap penyusunan agar tidak memunculkan ketentuan yang berpotensi membatasi persaingan.
KPPU berencana mengundang unsur Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk perangkat daerah yang menangani perdagangan, perekonomian, dan hukum, untuk mengikuti sosialisasi tersebut.
Fanshurullah juga menyampaikan hasil pengukuran Indeks Persaingan Usaha Lampung sebesar 5,4, sedikit di atas indeks nasional sebesar 5,01, berdasarkan hasil pengukuran yang dipaparkan KPPU. Indeks tersebut menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi persaingan usaha dan iklim ekonomi daerah.
Selain itu, KPPU meminta dukungan Pemprov Lampung dalam pelaksanaan survei Indeks Persaingan Usaha 2026 yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Bank Indonesia, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Lampung dan KPPU mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif sekaligus memberikan kepastian bagi investor. Upaya ini diharapkan mempercepat pengolahan komoditas unggulan, memperkuat industri daerah, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat Lampung. (*).
.












