Bandarlampung – Polemik internal Demokrat Lampung mendapat sorotan tajam dari pengamat politik Unila, Dedy Hermawan. Wakil Dekan FISIP Unila ini menilai DPP harus turun tangan melakukan mediasi dan segera menyelesaikan polemik itu untuk kepentingan konsolidasi partai menjelang pemilu 2024.
Diketahui, DPP Demokrat menggelar Muscab ulang DPC Lampung Timur dan Pringsewu di Jakarta. Hasilnya, Muhammad Khadafi Azwar calon ketua DPC Lampung Timur dan Mira Anita calon ketua DPC Pringsewu pada Kamis (14/7).
Namun, Pada hari yang sama, Ketum DPP PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengembalikan jabatan plt ketua DPC Lampung Timur kepada Yandri Nazir dan plt ketua DPC Pringsewu kepada Juwita Zahra.
“Ini tantangan Demokrat Provinsi Lampung, karena tahun pemilu sudah semakin dekat. Dinamika konflik yang terjadi ini harus segera diselesaikan dengan cara menghadirkan satu forum yang bisa memediasi semua pihak dan tentu ini harapannya, dari DPP untuk turun tangan mengatasi konflik ini” terangnya saat diwawancarai usai menghadiri grounbreaking pembangunan Masjid Wasi’i Unila, Senin (18/7).
Dikatakannya, meskipun DPP Demokrat telah mengeluarkan keputusan, namun hal itu tidak menutup kemungkinan masih ada sisa-sisa atau konflik yang berkembang. “Ini artinya belum selesai tugas dari DPP. Dan ini harus dilanjutkan sampai tuntas,” ujarnya.
Menurutnya, Demokrat harus menggunakan mekanisme dalam partai untuk menjadi regulasi dalam penyelesaian konflik tersebut. “Kita bisa baca, ini kan konfliknya soal pengakuan kepengurusan, karena adanya kepemimpinan baru dan Ada penataan organisasi,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, konflik ini harus diselesaikan dengan baik oleh DPP. “Jangan sampai merugikan Partai Demokrat itu sendiri, gunakanlah berbagai macam cara strategi sebagai resolusi konflik,” kata dia.
Dikatakannya, konflik tersebut akan menimbulkan dampak terpuruk bagi partai Demokrat, dari akan mengganggu kinerja partai dalam mempersiapkan pemilu.
“Karena dalam konflik di dalamnya terjadi gejolak perubahan struktur pengurusan. Dan konflik berkepanjangan akhirnya bisa tidak siap menghadapi Pemilu. Dan akhirnya Demokrat Lampung sendiri yang akhirnya mengalami kerugian,” tukasnya.
Terpisah, Plt Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Lampung Timur Yandri merasa sangat prihatin dan malu melihat manuver DPD PD Lampung terkait muscab ulang untuk DPC Lampung Timur dan Pringsewu.
“Saya sangat sedih, malu, dan prihatin atas manuver DPD PD Lampung yang tetap menggelar muscab mendadak pada saat Ketum DPP PD AHY memutuskan saya yang sah sebagai ketua plt-nya,” katanya.
Hanya demi mempertahankan calon ketua yang muscabnya dinyatakan tak sah, DPD PD Lampung menggelar muscab bersamaan dengan turunnya keputusan AHY mengembalikan kepemimpinan DPC yang “dipecat” tanpa mengindahkan AD/ART PD.
Yandri mengatakan akan mempertanyakan manuver DPD PD Lampung kepada AHY. Dia juga merencanakan akan mengadukan persoalan ini ke PTUN hingga akan menempuh semua langkah hukum yang ada di Indonesia.
Dia mengaku tak habis pikir bagaimana bisa DPD PD Lampung mempertontonkan kebodohannya di depan publik, konstituennya, cakar-cakaran, jelang Pemilu 2024.
“Ini bukan soal kursi plt ketua DPC, tapi menyangkut perjuangan menegakkan marwah partai. Bagaimana bisa partai yang mengambil nama demokrat malah ada yang menginjak-injak esensi demokrasi di internal partainya,” tandas Yandri.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Lampung, Edi Irawan belum bisa dikonfirmasi terkait konflik internal partainya. (D1).
