KONFLIK AGRARIA JADI SOROTAN, PEMPROV LAMPUNG JANJI TINDAK LANJUT ASPIRASI PETANI

BANDARLAMPUNG – Persoalan konflik agraria, perlindungan hak masyarakat, hingga keberlanjutan ruang hidup petani dan nelayan menjadi sorotan dalam peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2026 di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL).

Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (24/9/2026). Sejumlah tuntutan mencakup penyelesaian konflik agraria, pembentukan tim penanganan konflik, perlindungan masyarakat terdampak, pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perlindungan kawasan pertanian pangan dan pesisir.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan pemerintah daerah menghargai aspirasi masyarakat dan telah mencatat berbagai masukan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Yang menjadi aspirasi Bapak, Ibu semua sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung telah membentuk sejumlah perangkat koordinasi untuk menangani persoalan pertanahan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Langkah tersebut dilakukan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria serta tim khusus yang dibentuk berdasarkan keputusan gubernur.

Di antaranya, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung serta Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Lampung.

Keberadaan tim tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan pertanahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.

**REFORMA AGRARIA DIKAWAL**

Selain konflik lahan, PPRL menyampaikan aspirasi mengenai pelaksanaan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria yang disebut telah disahkan. Aspirasi lainnya meliputi perlindungan ketenagakerjaan, pembebasan desa definitif dan kawasan transmigrasi dari klaim kawasan hutan maupun korporasi, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.

Marindo mengatakan Pemprov Lampung sebelumnya telah mendukung proses pengesahan regulasi tersebut. Setelah pengesahan, pemerintah daerah memantau proses pengundangan dan menyiapkan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

“Setelah ditetapkannya undang-undang pengaturan reforma agraria ini, kita akan meresponsnya dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai turunannya dan isi pasal demi pasal dari undang-undang ini. Kita memastikan tindak lanjutnya di Lampung,” katanya.

Menurut Marindo, persoalan reforma agraria tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sengketa kepemilikan atau penguasaan lahan. Konflik berkepanjangan berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan, serta perlindungan perempuan dan anak.

“Oleh karenanya, ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan harus disampaikan juga kepada pemerintah pusat dan tentunya dukungan pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Ia menekankan penanganan persoalan agraria membutuhkan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan dan melibatkan kementerian terkait apabila dibutuhkan.

“Ini akan kita tindak lanjuti dan dibahas bersama dengan Bupati/Wali Kota, dan menindaklanjutinya kepada kementerian terkait,” tegasnya.

**PETANI MINTA PERLINDUNGAN, PRODUKTIVITAS DIPACU**

Dalam momentum Hari Tani Nasional, aspirasi PPRL juga menyoroti peningkatan produktivitas petani, perlindungan lahan pertanian pangan, serta perlindungan kawasan pesisir dan ruang hidup nelayan.

Menanggapi hal tersebut, Marindo menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu perhatian Pemprov Lampung melalui program Desaku Maju. Program tersebut antara lain mencakup dukungan pupuk hayati cair dan fasilitas pengering hasil pertanian atau *dryer*.

Menurutnya, kebijakan pertanian tidak cukup hanya meningkatkan produksi. Pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh petani serta masyarakat desa.

“Bagaimana hilirisasi, penggunaan dryer di Provinsi Lampung, itu memastikan ekonomi di petani dan di desa itu mempunyai nilai tambah langsung, dan merasakan ekonominya bertambah di desa,” jelasnya.

Dukungan terhadap sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian diharapkan memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi, sekaligus meningkatkan nilai jual produk sebelum dipasarkan.

Meski demikian, aspirasi mengenai penyelesaian konflik lahan, perlindungan masyarakat terdampak, dan kepastian hak atas tanah tetap membutuhkan tindak lanjut konkret melalui koordinasi lintas instansi.

Marindo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang tergabung dalam PPRL karena telah menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia juga mengapresiasi DPRD Provinsi Lampung yang turut mengawal aspirasi tersebut.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu hadir bersama Bapak, Ibu semua,” katanya.

Pertemuan Hari Tani Nasional 2026 tersebut menjadi ruang penyampaian tuntutan masyarakat sekaligus penegasan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan agraria, memperkuat perlindungan masyarakat, dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

Publik kini menantikan tindak lanjut nyata atas aspirasi yang telah dicatat, terutama dalam penyelesaian konflik agraria, kepastian hak masyarakat, serta perlindungan terhadap petani dan nelayan di Lampung. (*).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *