Harga Stabil, Daya Beli Masyarakat Tetap Terjaga
Bandarlampung — Stabilitas harga di Provinsi Lampung kian menunjukkan tren positif. Pada Maret 2026, inflasi daerah tercatat jauh lebih rendah dibandingkan nasional, menandakan efektivitas pengendalian harga yang terus diperkuat pemerintah daerah.
Data resmi Badan Pusat Statistik mencatat inflasi nasional secara bulanan (month-to-month) sebesar 0,41 persen, inflasi tahun kalender (year-to-date) 0,94 persen, dan inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 3,48 persen. Angka ini menurun dibandingkan Februari 2026 yang sempat menyentuh 4,76 persen, menunjukkan tekanan harga mulai mereda.
Kenaikan harga pada Maret dipicu sejumlah komoditas utama, seperti ikan segar dan daging ayam ras yang masing-masing menyumbang 0,06 persen, disusul bensin 0,04 persen, serta angkutan antar kota dan beras masing-masing 0,03 persen. Sementara secara tahunan, inflasi didorong oleh tarif listrik dan emas perhiasan, serta komoditas pangan strategis.
Di tengah dinamika nasional tersebut, Lampung justru mencatat kinerja impresif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, inflasi tahunan di provinsi ini hanya sebesar 1,16 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 110,32.
Capaian itu menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah dengan inflasi paling terkendali di Indonesia. Rendahnya inflasi mencerminkan stabilitas harga yang terjaga, terutama pada kelompok pengeluaran utama seperti perumahan, energi, serta makanan dan minuman.
Meski sejumlah komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, ikan segar, dan beras masih menjadi penyumbang inflasi, kenaikannya dinilai tetap dalam batas aman dan terkendali.
Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah strategis melalui sinergi bersama kabupaten/kota dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut meliputi pengawasan distribusi bahan pokok, pemantauan harga rutin, operasi pasar, hingga kerja sama antar daerah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Dengan inflasi yang terus melandai, kondisi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil dan berkelanjutan. (*).
