BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat harus menjadi standar utama, termasuk dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Pesan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (22/9/2026).
“Yang akan kita bicarakan pagi ini sesungguhnya bukan hanya tentang pajak kendaraan bermotor. Yang akan kita bicarakan adalah bagaimana pemerintah hadir melalui pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Mirza.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan mencapai tujuan negara. Tanpa kepercayaan publik, berbagai program pemerintah akan sulit berjalan optimal.
“Tanpa ada rasa percaya, negara ini tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa maju, dan tidak akan bisa melangkah,” tegasnya.
Mirza mencontohkan, kepercayaan masyarakat terhadap para pendiri bangsa menjadi salah satu faktor yang mendorong dukungan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk membantu memenuhi kebutuhan para pejuang di tengah keterbatasan negara.
Karena itu, ia menekankan kepercayaan publik harus dibangun melalui pelaksanaan tugas negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
### DIGITALISASI HARUS BERDAMPAK NYATA
Dalam Rakorda tersebut, Mirza juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik dan penerapan digitalisasi di Provinsi Lampung. Menurutnya, transformasi pelayanan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembaruan sistem, tetapi harus menghasilkan kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pelayanan Samsat, kata dia, perlu terus dibenahi melalui koordinasi dan kerja sama seluruh instansi yang terlibat. Masyarakat tidak boleh dihadapkan pada proses yang berbelit-belit ketika memenuhi kewajiban perpajakan.
“Karena itu, kita juga harus hadir sebagai satu kesatuan pelayanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Gubernur berharap Rakorda tidak berhenti sebagai agenda koordinasi dan evaluasi rutin. Hasil pembahasan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang mampu mempercepat layanan, meningkatkan kenyamanan wajib pajak, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
### TIGA TARGET STRATEGIS RAKORDA
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Saipul mengatakan Rakorda Tim Pembina Samsat 2026 menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, dan memperkuat sinergi antarinstansi.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai forum strategis dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif,” kata Saipul.
Ia menjelaskan, Rakorda diarahkan pada tiga sasaran utama, yakni memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penerimaan daerah dan pendapatan terkait layanan kendaraan bermotor.
Optimalisasi penerimaan tersebut mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen PKB, opsen BBNKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Saipul, pencapaian sasaran tersebut membutuhkan profesionalitas pelayanan dan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, perbankan, serta seluruh unsur terkait.
### 125 PESERTA PERKUAT SINERGI
Rakorda diikuti 125 peserta secara langsung, terdiri atas jajaran Polda Lampung, Jasa Raharja, Bapenda Provinsi Lampung, Bapenda kabupaten/kota, UPTD Bapenda, perwakilan perbankan, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan juga diikuti secara daring melalui Zoom oleh jajaran Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Lampung.
Melalui Rakorda ini, sinergi antarinstansi diharapkan semakin kuat sehingga perbaikan pelayanan berjalan beriringan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan. Pemerintah Provinsi Lampung menekankan bahwa keberhasilan pelayanan Samsat pada akhirnya harus diukur dari kemudahan yang dirasakan masyarakat serta manfaatnya bagi pembangunan daerah. (*).












