Digitalisasi Pajak dan Integrasi Data Jadi Kunci Dongkrak Pendapatan
Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus 66 Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi antarwilayah. Langkah strategis ini ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Bapenda kabupaten/kota se-Lampung yang digelar di Kantor Bapenda Provinsi Lampung, Selasa (7/4/2026).
Rapat dipimpin langsung Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, yang menekankan pentingnya transformasi sistem pengelolaan pajak daerah untuk menjawab tantangan fiskal.
“Modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah,” tegas Saipul.
Ia menyoroti perlunya percepatan digitalisasi, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dinilai masih memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.
Dalam forum tersebut, para Kepala Bapenda kabupaten/kota memaparkan berbagai kendala di lapangan, mulai dari faktor geografis hingga persoalan validasi data wajib pajak. Menjawab tantangan itu, rapat menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat pertukaran data (data sharing) serta pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.
Langkah ini diyakini mampu menutup celah kebocoran pajak sekaligus meningkatkan akurasi data wajib pajak di seluruh wilayah Lampung.
Pemprov Lampung menegaskan, optimalisasi PAD bukan sekadar target angka, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hasilnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan sinergi yang semakin solid, Lampung optimistis mampu meningkatkan kinerja pendapatan daerah secara lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. (*).
