Realisasi Pendapatan 97,08 Persen, Akademisi UBL Ingatkan Kualitas dan Dampak ke Masyarakat
Bandarlampung — Capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan yang menembus 97,08 persen mendapat apresiasi sebagai indikator kinerja fiskal yang solid. Namun, kalangan akademisi mengingatkan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalitas, terutama jika belum diikuti peningkatan kualitas belanja dan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengamat ekonomi yang juga akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Anisya Phelia, menilai capaian tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan pendapatan, tetapi perlu dilihat secara lebih komprehensif.
“Realisasi 97,08 persen ini memang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, optimalitas fiskal tidak hanya diukur dari angka serapan, melainkan juga dari kualitas sumber pendapatan, akurasi penetapan target, serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Rabu (1/4).
Menurutnya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor krusial dalam menilai kesehatan fiskal. Jika struktur pendapatan masih didominasi dana transfer pusat, maka tingkat kemandirian fiskal daerah dinilai masih terbatas.
“Penguatan PAD harus menjadi prioritas, karena itu indikator utama kemandirian fiskal jangka panjang. Ketergantungan pada transfer pusat berpotensi menjadi risiko struktural ke depan,” tegasnya.
Di sisi belanja, realisasi anggaran yang mencapai 89,82 persen dinilai perlu dicermati lebih dalam. Ia menjelaskan, angka tersebut bisa diartikan sebagai efisiensi, namun juga bisa mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan program.
“Penilaian tidak cukup dari serapan anggaran saja. Yang lebih penting adalah apakah output dan outcome pembangunan benar-benar tercapai,” katanya.
Secara struktur, fokus belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dinilai sudah tepat karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi daerah. Meski demikian, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas implementasi di lapangan.
Lebih lanjut, Anisya menilai capaian fiskal Lampung Selatan saat ini merupakan fondasi yang cukup baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, belum menjadi jaminan bagi keberlanjutan pertumbuhan tanpa didukung faktor lain.
“Pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh iklim investasi, produktivitas sektor unggulan, serta kualitas belanja publik. Jadi, capaian fiskal ini baru salah satu prasyarat,” jelasnya.
Dalam konteks jangka panjang, keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dinilai relatif sehat. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas fiskal melalui pengendalian belanja rutin dan perluasan ruang fiskal untuk program produktif.
Terkait apresiasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, ia menilai perlu adanya indikator yang lebih objektif dalam menilai kesehatan fiskal. Di antaranya rasio kemandirian fiskal, efektivitas PAD, efisiensi belanja, hingga dampak pembangunan seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran.
“Selama ini capaian fiskal masih cenderung bersifat administratif. Dampak nyatanya harus diukur dari indikator sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Menghadapi tantangan ke depan, Lampung Selatan dinilai masih perlu memperkuat kapasitas fiskalnya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sejumlah tantangan seperti ketergantungan pada transfer pusat, keterbatasan PAD, hingga tekanan global seperti inflasi dan perubahan iklim harus diantisipasi sejak dini.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus mempercepat layanan publik dan akurasi perencanaan fiskal,” katanya.
Sebagai rekomendasi, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi, mengembangkan sektor unggulan, memanfaatkan aset daerah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan PAD.
“Kinerja fiskal ke depan harus lebih diarahkan pada kualitas dan dampak. APBD harus benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di desa maupun perkotaan,” pungkasnya. (*).
