Ahmad Giri Akbar Dorong Sinergi Pemerintah, APPMBGI dan Stakeholder Perkuat Dapur Makan Bergizi Gratis
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungannya terhadap penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kolaborasi pemerintah daerah, pengusaha dan pengelola dapur MBG, aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan.
Dukungan tersebut ditunjukkan Ketua DPRD Provinsi Lampung H. Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama sejumlah anggota DPRD saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) I dan DPD II Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Provinsi Lampung di Gedung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Momentum tersebut menjadi langkah penting memperkuat kelembagaan APPMBGI sekaligus memastikan pelaksanaan MBG di Lampung memiliki struktur organisasi yang kuat hingga tingkat kabupaten dan kota.
Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras secara langsung melantik Dr. Gandhi Liyorba Indra sebagai Ketua DPD I APPMBGI Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus. Pada kesempatan yang sama, turut dikukuhkan 15 Ketua DPD II APPMBGI dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Ahmad Giri Akbar menilai keberhasilan MBG membutuhkan kerja bersama. Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki potensi besar menggerakkan perekonomian daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi seluruh pihak. DPRD Provinsi Lampung mendukung penguatan APPMBGI sebagai bagian dari upaya memastikan program ini berjalan secara profesional, tepat sasaran, berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha dan pengelola dapur MBG harus dibarengi dengan tata kelola yang baik serta pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, program dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
MBG BUKAN SEKADAR SOAL MAKAN
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dalam sambutannya menegaskan bahwa MBG memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
Pemenuhan gizi anak, kata gubernur, merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas dan memiliki daya saing.
Namun, MBG tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pangan. Program tersebut juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM hingga BUMDes dalam rantai pasok dapur MBG.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengintegrasikan pelaksanaan dapur MBG dengan potensi ekonomi daerah sehingga program tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
KEJATI TEKANKAN PENGAWASAN
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M., mengingatkan agar pelaksanaan MBG dilakukan secara profesional, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan.
Pengawasan terhadap kualitas makanan, standar gizi, kebersihan dapur hingga tata kelola pelaksanaan program harus dilakukan secara konsisten.
“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pelaksanaannya harus profesional, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek kualitas makanan, standar gizi, kebersihan dan tata kelola harus menjadi perhatian bersama,” tegas Danang.
Menurutnya, setiap potensi persoalan yang dapat merugikan masyarakat harus diantisipasi sejak awal melalui pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pelantikan dan pengukuhan pengurus APPMBGI Provinsi Lampung tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung, unsur Forkopimda, jajaran Kejaksaan Tinggi Lampung, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), pimpinan organisasi, serta pelaku usaha dan pengelola dapur MBG dari berbagai wilayah Lampung.
Bagi DPRD Lampung, penguatan kelembagaan APPMBGI diharapkan menjadi bagian dari terbentuknya ekosistem MBG yang profesional, terintegrasi dan akuntabel.
“Yang paling penting adalah bagaimana sinergi ini menghasilkan pelaksanaan MBG yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin program ini bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi sekaligus mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkas Ahmad Giri Akbar.
Dengan kolaborasi pemerintah, DPRD, APPMBGI, BGN, aparat penegak hukum, dunia usaha dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis di Lampung diharapkan mampu menjadi investasi strategis bagi peningkatan kualitas generasi sekaligus penggerak ekonomi daerah. (*)
