JAKARTA — Ketua TP PKK Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dekranasda dan Ketua TP Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Mirza atau akrab disapa Batin Wulan, mendorong penguatan sinergi program pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan dan program menjadi langkah penting agar berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Lampung berjalan selaras, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.
Penegasan itu disampaikan Batin Wulan saat menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).
“Kita hadir di acara ini tentunya untuk menyinkronkan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yang nantinya akan kita implementasikan di daerah. Semuanya harus selaras dan saling bersinergi, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Batin Wulan.
Ia menilai, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan kebijakan menjadi kegiatan konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Batin Wulan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat kolaborasi dengan TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Batin juga berharap seluruh OPD beserta jajaran dapat turut mendukung dan menyelaraskan semua program bersama PKK, Dekranasda, dan Posyandu Provinsi Lampung. Dengan sinergi yang kuat, kita berharap program yang dijalankan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
### TATA KELOLA KELEMBAGAAN DIPERKUAT
Rapat tersebut dibuka dan dipimpin Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian. Forum ini menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sekaligus penguatan tata kelola kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Sejumlah aspek menjadi pembahasan, mulai dari kedudukan dan fungsi kelembagaan, hubungan kerja, akuntabilitas, hingga penguatan sinergi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dalam mendukung pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ny. Tri Suswati menegaskan bahwa kelembagaan yang kuat harus ditopang tata kelola yang jelas, sistematis, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
“Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas. Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan tata kelola meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi.
### KOLABORASI UNTUK DAMPAK NYATA
Meski memiliki karakteristik dan tugas berbeda, Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu memiliki tujuan yang saling berkaitan dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dekranasda berperan dalam pengembangan kerajinan dan pemberdayaan perajin daerah, TP PKK mendorong pemberdayaan keluarga, sedangkan TP Posyandu mendukung penguatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu.
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah melalui perangkat daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Dengan berpedoman pada regulasi, kita dapat memperkuat sinergi antara Dekranas, Dekranasda, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” pungkas Ny. Tri Suswati.
Melalui penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas kelembagaan, Pemerintah Provinsi Lampung berharap program Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu semakin terarah, terkoordinasi, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (*).












