LAMPUNG KEBAGIAN 13.276 UNIT BEDAH RUMAH

BANDAR LAMPUNG — Provinsi Lampung mendapatkan alokasi 13.276 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Pemerintah Provinsi Lampung pun memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, perbankan, dan pengembang guna mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN 3 Juta Rumah di Provinsi Lampung yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026) malam.

Rapat tersebut dihadiri Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Wilson Lie Simatupang, serta perwakilan perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah.

Gubernur Mirza menegaskan, penyediaan rumah layak dan terjangkau membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mampu menyatukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan hunian, dukungan pembiayaan, kesiapan lahan, perizinan, serta infrastruktur pendukung.

“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret antara pemerintah pusat, BP Tapera, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah,” ujar Mirza.

### 13.276 RUMAH JADI SASARAN BEDAH

Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty menyampaikan, alokasi BSPS di Provinsi Lampung saat ini mencapai 13.276 unit. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi hunian yang lebih layak bagi masyarakat.

Alokasi ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang memenuhi standar kelayakan. Pelaksanaannya diharapkan membantu keluarga penerima manfaat sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal.

Di sisi lain, Pemprov Lampung berkomitmen mendukung percepatan PSN 3 Juta Rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak dengan biaya terjangkau.

Mirza menekankan, program perumahan tidak cukup hanya mengandalkan rehabilitasi rumah yang sudah ada. Penyediaan rumah baru juga perlu diperluas agar mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat.

“Kehadiran perbankan dan berbagai asosiasi pengembang dalam forum ini harus kita manfaatkan untuk memperoleh komitmen konkret percepatan penyediaan dan pembiayaan perumahan di Lampung,” katanya.

### FLPP DAN KUR PERUMAHAN DIPERKUAT

Selain BSPS, pemerintah mendorong pemanfaatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengakses pembiayaan rumah.

Pemerintah juga menyosialisasikan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan dengan bunga rendah. Skema ini ditujukan untuk mendukung masyarakat yang menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi dari rumah, pengembang, serta toko bangunan.

Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan memperluas akses terhadap hunian sekaligus mendorong aktivitas usaha di sektor perumahan.

Menurut Mirza, keterlibatan perbankan dan pengembang menjadi bagian penting dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan rumah. Karena itu, koordinasi perlu diarahkan pada langkah nyata, mulai dari kesiapan lahan hingga dukungan pembiayaan dan prasarana, sarana, serta utilitas (PSU).

### DORONG EKONOMI DAN SERAP TENAGA KERJA

Program 3 Juta Rumah juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan aktivitas pembangunan dan rehabilitasi hunian.

Rini menyampaikan, pelaksanaan program tersebut berpotensi menyerap puluhan ribu tenaga kerja, termasuk tukang bangunan. Perputaran ekonomi juga diharapkan meningkat melalui kebutuhan bahan bangunan dan aktivitas usaha pendukung lainnya.

Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Lampung, BP Tapera, perbankan, dan pengembang, pelaksanaan program perumahan di Lampung diharapkan semakin terarah. Sasaran akhirnya bukan hanya menambah ketersediaan rumah, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di hunian yang layak, terjangkau, dan didukung infrastruktur memadai. (*).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *