BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Provinsi Lampung. Transformasi kelembagaan ini diharapkan memperkuat koordinasi pusat dan daerah sekaligus mengoptimalkan pelayanan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima audiensi Kepala BKKBN Lampung Soetriningsih di ruang kerja Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (22/9/2026).
“Pemerintah Provinsi Lampung sangat menyambut baik dan mendukung rencana pembentukan UPT Kemendukbangga/BKKBN di Lampung,” ujar Marindo.
Menurutnya, penataan kelembagaan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah pusat di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga berjalan berkelanjutan serta semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Pembentukan UPT juga diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dalam menjalankan program strategis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, dan percepatan penurunan angka stunting di Lampung.
### AMANAT PERPRES 181 TAHUN 2024
Penataan kelembagaan dari Perwakilan BKKBN Provinsi menjadi UPT merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengamanatkan Perwakilan BKKBN Provinsi tetap melaksanakan tugas paling lama dua tahun sejak peraturan diundangkan, untuk selanjutnya ditata menjadi UPT sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sejalan dengan ketentuan itu, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Lampung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna memperoleh rekomendasi resmi sebagai salah satu persyaratan pengajuan usulan kepada pemerintah pusat.
Kepala BKKBN Lampung Soetriningsih menjelaskan, transformasi kelembagaan tersebut bertujuan menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang Kemendukbangga/BKKBN di daerah.
“Kami mengharapkan dukungan Bapak Gubernur agar proses penataan kelembagaan ini dapat berjalan lancar. Dengan adanya UPT, pelayanan di bidang kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana di Lampung akan semakin optimal,” ujarnya.
### PERCEPAT PENURUNAN STUNTING
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Lampung dan BKKBN juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi serta kolaborasi program kependudukan dan pembangunan keluarga.
Sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian bersama meliputi percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kualitas layanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di seluruh wilayah Lampung.
Dukungan Pemprov Lampung terhadap pembentukan UPT diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kelembagaan dan koordinasi program di daerah. Dengan struktur kelembagaan yang sesuai ketentuan, pelaksanaan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga diharapkan semakin efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Lukman serta jajaran terkait. Kedua pihak sepakat melanjutkan koordinasi agar proses penataan kelembagaan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*).












