MIRZA LINDUNGI 98.809 PEKERJA RENTAN, PETANI DAN NELAYAN MASUK SASARAN!

LAMPUNG TIMUR – Pemerintah Provinsi Lampung memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 98.809 pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menyasar petani, nelayan, buruh, pedagang, peternak, serta pekerja sektor informal lainnya yang menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi meluncurkan program tersebut dari Kantor Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (24/9/2026).

Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama mereka yang selama ini rentan secara ekonomi dan membutuhkan jaring pengaman ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaan.

“Perlindungan terhadap tenaga kerja tidak boleh hanya untuk golongan-golongan tertentu. Semua harus dilindungi,” tegas Gubernur yang akrab disapa Mirza.

Menurut Mirza, pekerja informal memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah. Petani, nelayan, buruh, pedagang, hingga peternak merupakan kelompok yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menghadapi berbagai risiko dalam mencari nafkah.

Karena itu, pemerintah perlu memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan agar perlindungan tidak hanya dinikmati pekerja formal.

Ia menyebutkan, Lampung memiliki sekitar 2,7 juta kepala keluarga dengan sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan pekerjaan yang berkaitan dengan sektor tersebut.

“Kami di Provinsi Lampung dengan semangat menyambut program pemerintah ini. Karena kami sadar ada 2,7 juta kepala keluarga, ada hampir 2 juta tenaga kerja rentan, yang 1,7 jutanya petani. Maka kita ingin ke depan bagaimana semua petani kita dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Mirza.

**KELUARGA PEKERJA DAPAT PERLINDUNGAN**

Mirza menjelaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja, tetapi juga dapat menjadi penopang bagi keluarga apabila pencari nafkah meninggal dunia sesuai ketentuan program.

Manfaat yang tersedia mencakup santunan bagi keluarga peserta yang meninggal dunia, kemungkinan beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai persyaratan, serta pembiayaan perawatan akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

“Mulai dari rumah sampai pulang lagi, BPJS Ketenagakerjaan akan insyaallah menanggung jika terjadi apa-apa dengan kepala keluarga,” katanya.

Menurutnya, perlindungan tersebut penting bagi keluarga pekerja rentan yang pendapatannya sangat bergantung pada kemampuan bekerja setiap hari. Ketika kecelakaan atau risiko sosial terjadi, keluarga tidak seharusnya dibiarkan menghadapi seluruh beban ekonomi sendirian.

Mirza menambahkan, kemajuan daerah tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Rasa aman dan kepastian perlindungan bagi masyarakat juga menjadi bagian penting dari kesejahteraan.

“Salah satu kemajuan itu adalah bagaimana rasa aman di Provinsi Lampung, rasa aman di Kabupaten Lampung Timur, rasa aman di keluarga Bapak, Ibu sekalian itu semakin meningkat,” tegasnya.

**98.809 PEKERJA TERLINDUNGI**

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kuncoro Budi Winarno, mengatakan peluncuran tersebut merupakan bagian dari kolaborasi untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh kelompok pekerja.

Menurutnya, pekerja rentan mencakup pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja keagamaan, kader masyarakat, serta berbagai profesi lainnya.

“Negara hadir tidak hanya dengan BPJS Kesehatan, tapi BPJS Ketenagakerjaan akan melindungi Bapak, Ibu semua dari risiko akibat kerja,” ujar Kuncoro.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan perlindungan kepada 35.000 pekerja rentan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Program tersebut kemudian diperluas melalui keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota sehingga total pekerja rentan yang terlindungi di Provinsi Lampung mencapai 98.809 orang.

Berdasarkan data per 22 September 2026 yang disampaikan Kuncoro, cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Lampung tercatat sebesar 21,87 persen dari sekitar 4,3 juta pekerja yang menjadi basis data perlindungan.

“Kami berharap ini menjadi kebijakan yang terus berkelanjutan. Kami siap menjadi mitra untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Kuncoro juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja dan keluarga memperoleh manfaat perlindungan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Rustam Efendi menyatakan perlindungan bagi pekerja rentan sangat penting untuk membantu masyarakat sektor informal menghadapi risiko pekerjaan.

Ia berharap sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus diperkuat agar program perlindungan sosial dan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peluncuran perlindungan bagi 98.809 pekerja rentan ini menjadi langkah memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung. Tantangan berikutnya adalah memastikan kepesertaan tetap berkelanjutan dan semakin banyak pekerja informal memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan serta ketentuan program. (*).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *