BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengawasan terhadap persoalan perceraian, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung, Pemprov menyiapkan integrasi data perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap guna memastikan hak perempuan dan anak pascaperceraian terpenuhi.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dengan Ketua PTA Bandar Lampung, Moch. Sukkri, di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (25/9/2026).
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan transparansi data, serta memudahkan pengawasan terhadap kewajiban ASN setelah perceraian. Selain itu, sinergi tersebut diharapkan mendukung upaya pencegahan perceraian melalui penanganan yang lebih terukur.
### **DATA TERINTEGRASI, PENGAWASAN DIPERKETAT**
Sekdaprov Marindo mengatakan, tren perceraian yang cenderung meningkat, terutama di lingkungan ASN, membutuhkan langkah konkret dan sistematis. Pemerintah ingin memastikan persoalan tersebut dapat terdeteksi lebih cepat, sekaligus menjamin hak pihak-pihak yang terdampak.
“Ini adalah salah satu upaya kita untuk bisa lebih cepat mendeteksi dan memberikan perlindungan. Kami ingin memastikan hak-hak perempuan dan anak-anak yang terdampak pascaperceraian tetap terpenuhi secara pasti,” ujar Marindo.
Untuk merealisasikan langkah tersebut, Pemprov Lampung dan PTA Bandar Lampung sepakat mematangkan penyusunan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU), termasuk integrasi data melalui mekanisme *bridging* antarsistem.
Integrasi ini memungkinkan data perceraian yang telah inkrah dipantau secara lebih terkoordinasi. Akses tersebut juga diharapkan membantu Inspektorat memperoleh data yang diperlukan untuk validasi administrasi dan pengawasan kepegawaian.
“Dengan adanya akses keterbukaan begini, diintegrasi datanya, maka se-Lampung ini kita bisa memonitor. Kita juga mempermudah Inspektorat untuk mendeteksi dan mendapatkan data,” katanya.
### **KEWAJIBAN NAFKAH JADI PERHATIAN**
Salah satu aspek penting dalam kerja sama tersebut adalah memastikan kewajiban nafkah pascaperceraian dijalankan sesuai ketentuan hukum. Melalui sistem yang terintegrasi, Pemprov dapat memantau status hukum perkawinan pegawai serta mempermudah mekanisme pemotongan gaji ASN pria yang memiliki kewajiban nafkah berdasarkan ketentuan dan putusan yang berlaku.
Langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat validasi data kepegawaian dan membantu mencegah pelanggaran administratif. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pascaperceraian tidak hanya bergantung pada pencatatan dokumen, tetapi juga dapat diawasi melalui koordinasi antarlembaga.
Upaya tersebut menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai salah satu fokus penting dalam pembenahan tata kelola kepegawaian dan pelayanan hukum di Lampung.
### **PTA DUKUNG KERJA SAMA BERBASIS TEKNOLOGI**
Ketua PTA Bandar Lampung, Moch. Sukkri, menyambut baik komitmen Pemprov Lampung untuk membangun kerja sama berbasis teknologi informasi.
Menurutnya, integrasi sistem dapat membantu memastikan hak nafkah bagi mantan istri dan anak setelah perceraian terpenuhi sesuai kewajiban hukum yang berlaku.
“Melalui kerja sama dan integrasi sistem ini, kita bisa memastikan kewajiban hak nafkah bagi istri yang dicerai dan anak-anak dapat terpenuhi. Bahkan ke depan, integrasi layanan dapat diperluas hingga ke tingkat masyarakat umum guna menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak secara berkelanjutan,” jelasnya.
Kerja sama Pemprov Lampung dan PTA Bandar Lampung diharapkan segera ditindaklanjuti melalui pematangan MoU dan mekanisme pertukaran data. Integrasi tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum, transparansi administrasi, dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pascaperceraian.
Melalui sinergi lintas lembaga, Pemprov Lampung menargetkan perlindungan hak perempuan dan anak dapat semakin terjamin, sekaligus mendukung upaya menekan angka perceraian di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. (*).












