BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar semakin mudah, cepat, ramah, transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menurut Gubernur, peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) harus dimulai dari pembenahan kualitas pelayanan pemerintah. Masyarakat, kata dia, tidak dapat semata-mata dituntut patuh membayar pajak apabila pelayanan yang diterima belum memberikan kenyamanan dan kepastian.
Pesan tersebut disampaikan Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Rakorda mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”
Gubernur menilai Samsat memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap hari. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, kualitas pelayanan Samsat dinilai turut membentuk persepsi publik terhadap pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” kata Mirza.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Samsat menjadikan pelayanan sebagai prioritas. Aparatur pemerintah, tegasnya, harus memahami bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN
Gubernur juga mengingatkan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk menopang pembangunan Provinsi Lampung.
Menurutnya, karakter ekonomi Lampung sebagai daerah pertanian membuat pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan lain untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Salah satunya berasal dari sektor kendaraan bermotor.
Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan. Dalam kondisi tersebut, optimalisasi penerimaan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Mirza menekankan, pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya harus kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Karena itu, pemerintah harus membangun hubungan timbal balik melalui pelayanan yang baik, keterbukaan serta kemudahan pembayaran pajak.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung, dan di pembangunan kita itu adalah PKB dan STNK. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
DORONG DIGITALISASI
Untuk memperkuat pelayanan, Gubernur meminta Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah desa hingga pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga mendorong penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, evaluasi berkala, penguatan inovasi serta percepatan digitalisasi layanan Samsat.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tegasnya.
Menurut Mirza, kepercayaan masyarakat harus menjadi fondasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pelayanan yang baik sekaligus komunikasi yang terbuka dinilai penting agar masyarakat memahami manfaat dari kewajiban pajak yang mereka bayarkan.
Ia pun mengaitkan budaya pelayanan dengan penguatan ekosistem ekonomi daerah. Ketika budaya melayani tumbuh dalam birokrasi, sektor lain seperti pariwisata, UMKM dan perhotelan diharapkan ikut berkembang.
“Kalau kita sudah punya budaya melayani, maka pekerjaan ekosistemnya akan jalan sendiri. Karena pekerjaan kita memang berkaitan dengan pelayanan,” jelasnya.
RAKORDA JADI FORUM STRATEGIS
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan Rakorda Samsat 2026 tidak hanya menjadi forum administratif dan evaluasi rutin.
Rakorda, kata Saipul, diarahkan sebagai forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat, mengevaluasi capaian dan tantangan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP.
Sinergi seluruh unsur Samsat dinilai menjadi kunci agar transformasi pelayanan tidak berhenti pada pembenahan administrasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan dan pasti. (*).
