167 Bangunan Ludes, 120 KK Terdampak — Rumah, Usaha dan Penghidupan Warga Harus Kembali
LOMBOK TENGAH — Pemulihan Desa Adat Sade pascakebakaran harus dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan tepat sasaran. Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Partai NasDem, Nessy Kalvia, menegaskan pembangunan kembali kawasan adat tersebut tidak boleh berhenti pada pendirian rumah, tetapi harus memastikan warga kembali memiliki ruang usaha dan sumber penghidupan.
Penegasan itu disampaikan Nessy saat meninjau langsung kondisi Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (28/8/2026). Kunjungan dilakukan bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI serta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026, mengakibatkan 167 bangunan di kawasan adat tersebut ludes terbakar. Bangunan yang terdampak terdiri atas rumah adat, artshop, lumbung, hingga sejumlah fasilitas lainnya.
Bencana tersebut turut berdampak terhadap 120 kepala keluarga atau sekitar 320 warga yang kini harus menghadapi kehilangan tempat tinggal sekaligus terganggunya aktivitas ekonomi mereka.
Nessy mengapresiasi respons Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah, TNI-Polri, masyarakat, serta berbagai pihak yang bergerak membantu sejak kejadian hingga masa pascakebakaran.
Ia juga mengapresiasi tingginya kepedulian masyarakat dari berbagai daerah yang memberikan bantuan kepada warga terdampak.
“Yang kita lihat hari ini, kepedulian masyarakat luar biasa. Bantuan datang dari berbagai pihak. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Sade tidak sendiri,” ujar Nessy.
Namun, menurut Nessy, bantuan darurat harus segera dilanjutkan dengan program pemulihan yang terukur. Warga tidak boleh terlalu lama hidup dalam ketidakpastian akibat kehilangan rumah maupun sumber pendapatan.
BUKAN SEKADAR BANGUN RUMAH
Nessy menegaskan pemulihan harus menggunakan pendekatan yang lebih luas. Pemerintah perlu memastikan masyarakat kembali mendapatkan tempat tinggal yang layak sekaligus mampu menjalankan aktivitas ekonomi seperti sebelum bencana.
“Yang kita pulihkan bukan hanya rumah, tetapi kehidupan masyarakatnya. Kalau rumahnya kembali tetapi penghidupannya tidak kembali, pemulihan belum selesai,” tegasnya.
Menurut dia, artshop dan fasilitas ekonomi masyarakat memiliki peran penting karena menjadi bagian dari mata pencaharian warga sekaligus mendukung aktivitas pariwisata Desa Adat Sade.
Karena itu, proses rehabilitasi harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pemulihan aktivitas ekonomi dan ruang usaha.
Di sisi lain, Nessy meminta pembangunan kembali tetap mempertahankan karakter, tata ruang, arsitektur tradisional, serta nilai budaya masyarakat Sasak.
Sade, kata dia, bukan sekadar destinasi wisata yang harus dibangun kembali secara fisik, melainkan ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang harus dijaga.
MITIGASI JANGAN MENUNGGU BENCANA
Selain pemulihan, Nessy mendorong pemerintah memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, pembangunan ketahanan masyarakat harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
Ia berharap dukungan anggaran untuk mitigasi bencana dapat ditingkatkan sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan yang lebih baik menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
“Mitigasi jangan baru diperkuat setelah bencana terjadi. Anggaran untuk mitigasi dan kesiapsiagaan harus mendapat perhatian lebih besar. Kita harus membangun masyarakat yang lebih siap dan aman,” katanya.
Sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII, Nessy menyatakan akan membawa aspirasi dan temuan dari lapangan dalam fungsi pengawasan DPR RI.
Ia memastikan pemulihan Desa Adat Sade akan terus didorong agar berjalan cepat, tepat sasaran, sekaligus mampu mengembalikan rumah, penghidupan, identitas budaya, dan rasa aman masyarakat. (*).
